Terkait PKPI, KPU Akan Ajukan PK Putusan PTUN ke MA

Jakarta (855.news.com) -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

" Kami akan menganalisis hasil putusan PTUN terlebih dahulu sebelum mengajukan peninjauan kembali. Apabila nanti hasil analisis, eksaminasi, dan pencermatan lebih dalam oleh kita, KPU juga akan melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan tersebut," kata Arief saat konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Kamis 12 April 2018.

Menurut dia, ada kejanggalan dalam putusan PTUN yang mengabulkan permohonan PKPI, namun ia enggan merincinya kepada media. Menurutnya, tidak elok apabila KPU menilai bagaimana PTUN mengambil putusan.  Arief hanya menegaskan bahwa pihaknya telah menjabarkan seluruh data dan dokumen terkait proses seleksi partai politik yang dilakukan KPU selama proses persidangan. 

"Data dan dokumen yang dipaparkan dalam persidangan, merupakan hasil proses dari tahap pendaftaran, penelitian, verifikasi, hingga penetapan partai politik yang memenuhi syarat. Kami merasa ada sesuatu yang kurang pas diputuskan dalam putusan ini. Tapi kami menghormati putusan. Kami jalankan putusannya," papar Arief.

Seperti diketahui, PTUN mengabulkan gugatan PKPI. Dalam putusannya, PTUN memerintahkan KPU untuk menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019 bersama belasan partai politik lainnya. 

Ketua KPU Arief Budiman lalu mengatakan pihaknya pasti menjalankan putusan PTUN tersebut. KPU akan melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan PKPI sebagai partai peserta pemilu 2019 pada Jumat 13 April2018. 

Di samping itu, KPU juga akan mengadakan rapat pleno terbuka dengan agenda pemberian nomor urut kepada PKPI di hari yang sama. (it).