China Dulu dan Sekarang

Oleh Dasman Djamaluddin

Sebuah pertanyaan ditujukan kepada saya, apakah yang dimaksud Prof. Din Syamsuddin dg `ekonomi` modern China itu?
Bukankah China itu berbeda dengan semangat ekonomi kita yang berideologi Pancasila ?

Untuk pertanyaan pertama, memang benar di akhir tulisan mengangkat judul " China Hebat," saya mengutip pernyataan pernyataan Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rabu, 5 Maret 2014 di Jakarta yang menyatakan, Indonesia perlu menjadikan China sebagai contoh. Contoh itu terkait keberhasilan China mewujudkan semangat modernisme ekonomi di tengah persiangan dengan negara besar, tetapi dengan tetap berkiblat pada akar budaya asli.

Maksudnya tidak terlepas pula dari pernyataan Din Syamsudin, yang pada waktu itu masih berkedudukan sebagai Utusan Khusus Presiden, yang kemudian ia mengundurkan diri, dalam audiensi yang bertempat di kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta, Jumat, 10 November 2017. Din Syamsudin ketika mengikuti dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban itu berlangsung di Hongkong. Dialog ini menjadi "The 9th World Chinese Economic Summit (Pertemuan Puncak Ekonomi China) di Hongkong, Senin, 13 November 2017.

Pertemuan Puncak tersebut merupakan agenda tahunan para Tionghoa diaspora dari seluruh dunia.

Pertemuan ke-9 di Hongkong, 13-14 November 2017 dihadiri sekitar 350 Tionghoa diaspora, yang mayoritas terdiri dari pengusaha. Pertemuan kali ini mengangkat tema "Managing Global Uncertainty, Exploring Opportunities" atau "Mengelola Ketakpastian Dunia, Mengungkap Peluang-peluang". 

Din Syamsuddin, yang diundang dalam kapasitas sebagai Utusan Khusus Presiden, mendapat giliran menjadi salah seorang panelis pada Sesi Pertama tentang Amerika Serikat, Cina, dan Optimisme Menghadapi ketakpastian dunia. Dalam presentasinya Din Syamsuddin mengatakan bahwa memang dunia tengah menghadapi bukan hanya ketidakpastian, tapi juga kekacauan, dan kerusakan akumulatif. 

"Hal ini sebenarnya berpangkal pada Sistem Dunia (World System) yang rancu. Kerancuan itu, menurunkan sub-sub sistem dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya yang juga mengandung kerancuan," ujar Din Syamsudin.

Solusi terhadap kerusakan peradaban dunia tersebut, menurut Din Syamsuddin, adalah dengan mengubah sistem dunia itu sendiri. Selama ini sistem dunia terlalu berwajah antroposentris (menjadikan manusia sebagai pusat kesadaran), dan kurang berwajah teosentris (Tuhan sebagai pusat kesadaran). Akibatnya, kata Din, peradaban dunia kering-kerontang dari nilai-nilai etika dan moral. 

Dalam bidang ekonomi terjadi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dan kemudian menciptakan kesenjangan serta ketidakadilan. Dalam bidang politik terjadi proses zero sum game, yakni kecenderungan saling menafikan dan mendominasi yang sering menimbulkan konflik. Begitu pula dalam bidang budaya merajalela budaya liberal dan hedonis.

Ketika ditanya moderator, negara mana yg tepat dan selama dua dasawarsa terakhir menerapkan kekuatan lembut (soft power), Din secara spontan menyebut Indonesia, yang langsung disambut tepuk tangan sebagian peserta yang memenuhi ballroom Shangrila Hotel, Hongkong.

Dalam jawabannya, Din Syamsuddin yang adalah Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini menjelaskan, bahwa untuk menanggulangi kerusakan dunia yang bersifat akumulatif, diperlukan negara atau koalisi negara-negara denfan posisi tengahan (median position).  "Indonesia, dalam hal ini, merupakan negara dengan posisi tengahan dan orientasi jalan tengah (the middle way)," ujar Din.

Dalam kaitan kebangkitan Cina dewasa ini, Din menegaskan harus diselenggarakan dalam suatu wawasan kawasan Asia Timur dan lewat mekanisme internasional. Jika tidak demikian, lanjut Din, kebangkitan Cina dengan ambisi One Belt One Road (OBOR) akan berpotensi menimbulkan ketegangan dunia, karena Cina hanya melanjutkan perilaku Amerika Serikat yang hegemonik.

Din Syamsuddin menyerukan agar budaya hubungan internasional berlangsung atas semangat dialog dan kerjasama yg saling menguntungkan, dan berorientasi pada kesadaran akan Satu Kemanusiaan, Satu Tujuan, dan Satu Tanggung Jawab (One Humanity, One Destiny, One Responsibility).

Pertanyaan kedua yang ditujukan kepada saya, "Bukankah China itu berbeda dengan semangat ekonomi kita yang berideologi Pancasila ?." Saya sudah tentu mencontohkan dua sistem politik China di masa Mao Zedong. Di masa ini, sungguh banyak korban jiwa berjatuhan. Ini boleh sesuai dengan pertanyaan kedua, China memang negara penuh darah manusia di masa pemerintahan Mao Zedong.

Tetapi di masa Deng Xiaoping berkuasa, berbeda jauh dengan apa yang dilakukan Mao Zedong. Kalimatnya yang populer tahun 1978:

"Bila China ingin memodernisasi pertanian, industri, pertahanan, yang harus dimodernisasi lebih dahulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif."

Pemerintahan China sekarang lebih banyak mengikuti ajaran Deng Xiaoping ketimbang Mao Zedong. Deng Xiaoping adalah pemimpin tertinggi Republik Rakyat China generasi kedua setelah Mao Zedong. Meninggal 19 Februari 1997 di usia 92 tahun. Di bawah arahannya, China menjadi salah satu negara dengan laju perkembangan ekonomi tercepat di dunia.(*)