Pertemuan OPEC Ditunda dan Sejarah Berdirinya di Irak

Oleh Dasman Djamaluddin

Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya atau biasa disebut OPEC+, batal mengadakan pertemuan darurat secara virtual pada Senin, 6 April 2020, sesuai agenda sebelumnya dan kemungkinan akan menunda pertemuan tersebut hingga 8 atau 9 April mendatang.

Dua sumber OPEC menyatakan kepada CNBC International, pada Sabtu, 4 April 2020, bahwa penundaan itu untuk memberikan lebih banyak waktu untuk negosiasi di antara para produsen minyak mengenai pengurangan pasokan minyak mentah.

Sebelumnya pada Sabtu, Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman juga menolak pernyataan pihak Rusia bahwa Kerajaan Saudi menarik kesepakatan untuk memangkas produksi.

Pangeran Abdulaziz bin Salman menanggapi komentar yang dibuat oleh rekan Rusia-nya pada Jumat, menurut pernyataan yang diungkapkan kantor berita pemerintah Saudi, SPA.

"Menteri Energi Rusia adalah orang yang pertama kali menyatakan kepada media bahwa semua negara yang berpartisipasi dibebaskan dari komitmen mereka mulai awal April ini, yang mengarah pada keputusan untuk meningkatkan produksi mereka guna mengimbangi harga yang lebih rendah dan menutupi kerugian," kata Pangeran Abdulaziz dalam sebuah pernyataan.

Dalam pertemuan OPEC+, sebelumnya, Komite penasihat teknis OPEC+, merekomendasikan kepada organisasi untuk memangkas produksi minyak tambahan sebanyak 1,5 juta bpd (barel per hari). Arab Saudi sebagai pemimpin de facto OPEC menyetujui penuh gagasan tersebut demi menjaga stabilitas harga di pasar. 

Namun usulan tersebut ditolak oleh Rusia. Penolakan ini membuat Arab Saudi geram dan menabuh genderang perang harga dengan Rusia. Arab Saudi mengambil manuver dengan mendiskon harga minyak ekspornya (official selling price/OSP) sebesar 10%. 

Tak sampai di situ saja, Arab Saudi berencana kembali membanjiri pasar dengan pasokan minyaknya. Setelah kesepakatan OPEC+ memangkas produksi minyak 1,7 - 2,1 juta bpd pada kuartal I selesai, Arab berencana menaikkan produksi minyaknya dengan kapasitas maksimum ke level 12 juta bpd dari sebelumnya hanya 9,7 juta bpd. 

OPEC memang telah sepakat untuk mengurangi produksi minyak secara besar-besaran. Ini dilakukan untuk mendukung harga minyak yang goyang akibat wabah virus corona.

Beranggotakan 14 negara, OPEC yang dipimpin oleh Arab Saudi ini memutuskan untuk memotong produksi sebesar 1,5 juta barel per hari.

Namun demikian, menurut CNBC International, kesepakatan untuk memangkas produksi belum bisa diambil lantaran belum mendapat persetujuan dari pemimpin anggota non-OPEC, Rusia.

Sejumlah analis menilai OPEC akan sulit meyakinkan Rusia. Mengingat negeri ini menginginkan penambahan produksi dibanding pemangkasan.

Perang minyak yang terjadi antara Rusia dan Arab Saudi membuat Amerika Serikat (AS) terpukul. Presiden AS Donald Trump bahkan sampai menyebut Rusia dan Arab Saudi gila karena pertarungan minyak yang dilakukan keduanya.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Fox, Trump mengaku keberatan atas perang harga minyak Rusia dan Arab Saudi.

"Benar-benar melukai industri energi AS. Ini adalah pertarungan antara Arab Saudi dan Rusia, dan mereka berdua menjadi gila," tegasnya dikutip dari AFP, Selasa, 31 Maret 2020.

Pada akhir bulan Maret, sekaligus menjadi akhir dari kuartal pertama tahun ini, harga minyak mentah kontrakfutures benar-benar berada di level terlemah dalam 18 tahun terakhir.

Berdirinya OPEC di Irak

OPEC berdiri tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Selanjutnya, lima negara pengekspor minyak terbesar di dunia, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela, pada tahun-tahun berikutnya diikuti Qatar (1961), Indonesia dan Libya (1962) dan negara lain.

Jadi, OPEC terdiri dari negara-negara pengekspor minyak, tidak dari negara-penghasil minyak. Tentu saja tidak semua negara pengekspor minyak, sudah bergabung dalam OPEC, walaupun dasarnya, dapat menjadi anggota OPEC. Tetapi untuk dapat diterima menjadi, harus disetujui kelima negara pendiri OPEC.

Lahirnya OPEC adalah untuk menentang penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan-perusahaan minyak pada waktu itu.

Tentang Indonesia, hambatan Indonesia selama menjadi anggota OPEC, berkaitan dengan status keanggotaan Indonesia di OPEC. Indonesia sempat mengalami hambatan, khususnya menjelang tahun 2008. Posisi Indonesia di lembaga OPEC menjadi diragukan lantaran krisis dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi di awal tahun. Di dalam negeri pun, status keanggotaan Indonesia di OPEC menjadi perdebatan di berbagai pihak.

Naiknya harga minyak dunia berdampak juga terhadap perkonomian Indonesia. Pada awalnya kenaikan harga minyak memberikan pendapatan yang besar. Namun, pergeseran terms of trade yang terjadi di Indonesia mengakibatkan pendapatan langsung berkurang. Hal ini disebabkan karena kekakuan upah riil, harga, dan struktural dalam perekonomian. Permasalahan yang terjadi di dalam negeri menyebabkan Indonesia mengumumkan akan keluar dari anggota OPEC pada Maret 2008.

OPEC pun mengonfirmasi keluarnya Indonesia sebagai negara anggota pada 10 September 2008. Indonesia dianggap bukan lagi sebagai negara produsen minyak, tetapi telah menjadi negara pengimpor minyak. Indonesia semenjak itu menjadi negara peninjau dan membayar biaya 2 juta dollar untuk iuran. Meskipun Indonesia masuk lagi menjadi anggota OPEC pada tahun 2014, tetapi Indonesia kembali keluar atau dibekukan statusnya pada tahun 2016.

Indonesia masih diperlukan oleh negara-negara anggota OPEC lainnya. Indonesia dianggap sebagai negara yang selalu menjaga solidaritas OPEC. Selain itu, Indonesia pun selalu berusaha membangun dialog konstruktif di dalam OPEC. Indonesia dianggap sebagai faktor penyeimbang dalam komposisi negara-negara anggota. Indonesia adalah satu-satunya negara Asia yang menjadi anggota OPEC, selain negara-negara Timur Tengah yang mendominasi keanggotaan OPEC. Posisi Indonesia dipandang membantu perbaikan citra OPEC di mata dunia.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya di OPEC. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Jonan dalam sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, Rabu, 30 November 2016.

Langkah ini diambil pemerintah menyusul keputusan sidang OPEC yang memotong produksi minyak mentah di luar kondensat sebesar 1,2 juta barel per hari.

Sidang OPEC juga meminta Indonesia untuk memotong sekitar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37 ribu barel per hari. Padahal, kebutuhan penerimaan negara masih besar. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dang Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5 ribu barel dibandingkan 2016.(*)