Juli Tahun Depan AS Keluar dari WHO

Oleh Dasman Djamaluddin

Amerika Serikat (AS) telah memutuskan keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Putusan itu berlaku efektif pada tahun depan, tepatnya 6 Juli 2021. Pengumuman itu disampaikan setelah Perserukatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima surat keputusan dari Presiden AS Donald Trump yang menuduh WHO terlalu bergantung pada Republik Rakyat China (RRC) selama pandemi Covid-19.

Sesuai aturan yang berlaku di Badan Dunia itu, pengumuman dilakukan setahun sebelum keluar.

Trump telah mengumumkan rencana keluar dari WHO sejak bulan lalu. Namun, dia harus menyampaikan pemberitahuan ke WHO satu tahun sebelum resmi keluar. AS juga sebelum keluar harus membayar seluruh kewajibannya ke WHO sebagaimana diatur dalam resolusi bersama WHO dan Kongres AS 1948.

Menurut data dari laman resmi WHO, AS belum melunasi kontribusinya ke Organisasi Kesehatan Dunia PBB itu sebanyak lebih dari USD 200 juta (sekitar Rp 2,88 triliun). Setelah menjadi anggota selama 70 tahun, AS memutuskan keluar dari WHO mengingat ketegangan yang kian memuncak dengan RRC karena pandemi Covid-19.

WHO sendiri telah menyangkal tudingan Trump yang menyebut WHO mendukung upaya disinformasi RRC terhadap keberadaan wabah. Hal itu membuat Trump makin tak percaya dengan WHO.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO/ The World Health Organization) adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Direktur Jendral sekarang adalah dokter Tedros Adhanom.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan peran WHO sangat penting untuk upaya dunia melawan Covid-19. Berdasarkan itu, Antonio masih belum terlalu menanggapi putusan AS mundur dari WHO.

Keputusan Trump ini mendapat kritikan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi. Ia menyebut keputusan Trump mengeluarkan AS dari WHO sebagai langkah yang tidak masuk akal. Hal itu karena WHO menjadi garda terdepan yang mengatur koordinasi penanggulangan wabah Covid-19 di dunia.

“Dengan jutaan jiwa dalam bahaya, Presiden justru membahayakan upaya komunitas internasional menanggulangi virus,” kata Pelosi.

Trump sendiri telah menahan bantuan dana untuk WHO pada April, kemudian pada 18 Mei, lewat surat dia memberi WHO waktu 30 hari untuk menyampaikan janji berbenah. Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah mengeluarkan negaranya dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Badan Kebudayaan PBB, pakta perubahan iklim dunia, dan kesepakatan nuklir dengan Iran. Dia juga memotong bantuan dana untuk Dana Populasi PBB dan badan PBB yang membantu pengungsi dari Palestina.

Hanya saja, keputusan Trump dapat dianulir jika dia nantinya kalah oleh rivalnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, dalam pemilihan Presiden AS pada November 2020.

Sama dengan Pengalaman Indonesia

Di tahun 1965, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pernah menarik diri dari PBB. Alasan utama yang mendasari keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena saat itu Malaysia yang dianggap sebagai negara boneka bentukan Inggris, diterima oleh PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Tapi selain itu, ternyata keputusan yang diambil oleh Bung Karno ini juga merupakan puncak akumulasi dari ketidaksukaannya pada PBB, karena:

Pertama, kedudukan PBB di Amerika Serikat. Saat terjadi Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, Bung Karno pernah melayangkan kritik pada PBB yang bermarkas di Amerika, pasalnya, ia merasa tidak sepatutnya markas PBB berada di salah satu negara pelaku Perang Dingin. Kemudian Bung Karno juga menyarankan agar PBB bermarkas di Jenewa atau benua lain yang netral seperti Asia atau Afrika.

Kedua, sekretariat selalu dipegang orang Amerika. Menurut Bung Karno, hal inilah yang membuat kebijakan PBB banyak mengakomodasi kepentingan barat, atau menggunakan sistem barat. Bung Karno tidak dapat menerima hal itu karena menurutnya mengandung imperialisme dan kolonialisme.

Ketiga, tidak adanya pembagian yang adil.
Dalam lembaga-lembaganya, PBB dianggap tidak adil karena selalu mengedepankan orang dari negara barat di posisi penting. Seperti contohnya, Badan Bantuan Teknik PBB yang dipimpin orang Inggris, lalu Badan Dana Khusus yang dipimpin orang Amerika, sampai dalam persengketaan Asia seperti pembentukan Malaysia ketuanya berasal dari Amerika.

Keempat, PBB mengesampingkan China. Tetapi, khusus untuk kritikan Bung Karno tentang China itu, malah sekarang RRC sudah menjadi salah satu anggota yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Memang benar, bangsa China telah memiliki keanggotaan di PBB sejak 1945. Tetapi saat itu negara yang mewakili mereka adalah Taiwan. Itu adalah saat di mana Taiwan masih sebagai satu negara besar bernama Republik Tiongkok (RT), yaitu sebelum berakhirnya perang sipil antara kubu Nasionalis (Kuomintang) dan Komunis (Kung Chang Tang).

Peran sipil yang telah dimulai sejak 1927 itu baru berakhir pada 1950. Kung Chang Tang menang dan menguasai China daratan. Kuomintang menyingkir ke pulau yang kini menjadi wilayah Taiwan. Setelah tahun 1950 ini, RRC menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Kursi Tiongkok di Dewan Keamanan PBB, awalnya dipegang oleh Republik Tiongkok (pemerintah kubu nasionalis di Tiongkok saat itu). Namun, Republik Tiongkok dikalahkan kubu komunis dalam Perang Saudara Tiongkokdan pemerintahnya terusir ke Pulau Taiwan pada 1949. Alhasil, kubu komunis (Partai Komunis Tiongkok) menguasai seluruh Tiongkok Daratan dan mendirikan Republik Rakyat China. Pada 1971, Resolusi Majelis Umum PBB 2758 mengakui Republik Rakyat China sebagai perwakilan Tiongkok yang sah di PBB, dan mengalihkan kursi tetap dewan keamanan yang sebelumnya masih dipegang Republik Tiongkok di Taiwan. Republik Tiongkok sendiri lalu dikeluarkan dari keanggotaan PBB.

Bung Karno pernah menganggap PBB itu 'keblinger' saat menolak perwakilan dari China. Sementara di Dewan Keamanan, ada Taiwan yang tidak diakui oleh Indonesia. Hal ini menurut Bung Karno akan melemahkan PBB saat berunding karena telah mengesampingkan negara yang besar dalam jumlah penduduk.

Apa yang terjadi di WHO ini jika nanti di bulan November 2020, rakyat AS memilih Joe Biden sebagai Presiden AS empat tahun mendatang, peristiwanya akan sama dengan apa yang terjadi di Indonesia sewaktu Bung Karno menyatakan keluar dari PBB. Hal ini mengalami perubahan setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dan kembali menjadi anggota PBB.(*)