Moral Paslon Pilkada

Oleh: Imam Trikarsohadi)*

Bagi para pemilih, hendaknya moral, etika dan etiket menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang akan dipilih pada Pilkada serentak, Rabu  27 Juni nanti.

Sebab, sebagus apapun propaganda dan program yang ditawarkan para kandidat  tak akan jadi apa-apa jika yang mengemban amanah mengidap moral yang buruk. Apalagi, program yang ditawar-tawarkan itu, mayoritas disusun oleh tim sukses,  bukan atas dasar kecakapan si kandidat.

Moral, etika dan etiket yang saya maksud, termasuk didalamnya cara dan pola selama paslon melakukan sosialisasi dan kampanye. Jika si paslon mengiyakan, apalagi mempelopori jenis-jenis kampanye yang menghujat, menyerang privacy personal kandidat yang jadi kompetitornya, menyebar fitnah, menabur hoax, dan menyemai aneka purbasangka, maka lebih baik tidak usah dipilih.

Apa sebab? Jawabnya karena sosok yang krisis moral kelak jika ia memimpin yang ada hanyalah kepentingan dirinya. Bahkan, orang-orang yang menghibakan diri bagi kepentingannya selama kampanye, sangat mungkin akan “dibuang” dikemudian hari oleh sebab dianggap tak lagi menguntungkan. Ia akan menyusun formasi baru perkoncoan begitu menjabat dengan mereka yang dianggap dapat mendatangan keuntungan materi.

Untuk itu, pertimbangan kualitas moral sangat penting dan wajib jadi pertimbangan agar terhindar dari kemungkinan memilih paslon yang acapkali tidak sesuai antara ucapan dan tindakan, sehingga lebih banyak melakukan pencitraan, tapi mengabaikan amanat rakyat, amanah publik.

Sudah saatnya rakyat memilih para pemimpin yang beretika di segala tingkatan agar kehidupan tidak menjadi gaduh dan pilu. Kita tak lagi punya waktu untuk berandai-andai. Kita sudah sangat mendesak untuk dipimpin para paslon yang  jujur, berintegritas, adil, demokratis, tidak asbun, disiplin, tepat waktu, transparan, bertanggungjawab, malu berbuat salah dan tak memberi harapan kosong.

Untuk itu, ada baiknya tafakur berulang-ulang agar kita tidak menjadi korban propaganda kampanye. Agar paslon yang kitapilih  adalah mereka pro respublik; yang  menjadikan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya, dan bukan memilih paslon resprivata; yang menadahulukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Untuk itu, setidaknya ada  tiga hal yang harus diperhatikan dalam memantapkan pilihan pada 27 Juni nanti diantaranya; nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keterbukaan sebagai basis universal yang melekat pada paslon  sebagai public accountability atau responsibility terkait dengan  hal ihwal urusan publik.

Standar etiket dan etika (subtansi filsafat moralitas) sangat penting, karena itu jika ada paslon yang tidak mengerti ihwal hal ini,  berarti tidak siap menjadi pejabat publik, dan ia akan menjadi penghamba reprivata.(*)