Ihwal Utang Luar Negeri, Presiden Mempersilahkan Para Pengkritik Mengadu Data

Jakarta (855.news.com) -- Presiden Joko Widodo mempersilakan para politikus oposisi untuk beradu argumen soal utang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Soal utang, saat kita dilantik, utang itu sudah Rp.2 ribu triliun, bunganya kurang lebih 250-an triliun. Dihitung saja angkanya" ujar Jokowi dalam Mata Najwa 'Eksklusif: Kartu Politik Jokowi yang ditayangkan di Trans 7, Rabu 25 April 2018 malam.

Dijelaskan Presiden, satu hal yang pasti, pemerintah akan menyimpan dana dari utang luar negeri itu pada bidang-bidang yang produktif dan memberikan keuntungan bagi negara.

"Jangan itu pinjaman itu dipakai untuk hal-hal yang konsumtif seperti subsidi BBM. Itu yang tidak baik," paparnya.

Menanggapi kritik-kritik dari kubu oposisi soal utang luar negeri Indonesia yang besar tersebut, Presiden Jokowi meminta mereka untuk membicarakannya dengan basis data dan angka yang jelas.

"Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen didasari dengan angka-angka dengan basis data yang jelas, itu bagus. Tapi, kalau seorang ekonom makro kemudian yang satunya politikus, ya enggak mungkin nyambung. Ini politikus, yang ini ekonom makro. Yang ini hanya berbicara, yang ini pakai angka-angka, ya enggak mungkin nyambung," urainya.

Ia pun mempersilakan orang-orang yang ingin mengkritik untuk beradu argumen dengan ekonom makro yang memiliki data angka jelas, termasuk dengan Sri Mulyani.

"Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan menteri keuangan yang juga memiliki angka-angka," tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun mengungkapkan ihwal penilaian lembaga rating nasional soal tingkat kepercayaan investasi di Indonesia seperti yang dikeluarkan Moody's, Fitch, S&P.

"Semuanya memberikan kenaikan kepercayaan terhadap kita. Yang dulunya belum masuk investment grade, sekarang sudah investment grade. Saya kira kepercayaan penting itu yang harus menjadi optimisme kita bahwa pengelolaan negara kita itu baik dan hati-hati," pungkasnya. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah akhir Februari 2018 melonjak 13,46 persen menjadi Rp4.035 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017 yang masih Rp3.556 triliun. (shav)