Ketua Umum NU: lebih baik Ahok diproses hukum

Jakarta (RSB.News.com) - Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siroj mempersilakan polisi menindaklanjuti pengaduan sejumlah kelompok masyarakat terhadap Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, gubernur DKI Jakarta. Lebih baik, dugaan penistaan agama oleh Ahok diproses hukum, daripada dibiarkan begitu saja dan justru berpotensi memicu massa bertindak anarkistis.

"Daripada anarkis, daripada nanti masyarakat main hakim sendiri, lebih baik diproses," kata Said, menjawab pertanyaan wartawan, saat berada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016.

Tapi Said Aqil mengingatkan, proses hukum atas tengarai pelecehan agama, karena menyebut ayat suci Alquran itu harus tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah. Semua pihak wajib menghormati wewenang aparat Kepolisian yang menangani pengaduan itu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri  tetap mendesak Kepolisian memproses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Permohonan maaf Ahok tak boleh menggugurkan pelaporan itu.

MUI menerima permintaan maaf Ahok, namun menuntut proses hukum tetap berjalan sesuai peraturan dan perundangan. MUI juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, agar tidak membalas dugaan penistaan agama itu dengan cara-cara tercela.

Lain halnya dengan petisi yang disampaikan dalam  Aksi Bela Islam yang dipimpin oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab. Dalam petisi itu menuntut Gubernur Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum mati atas perkataannya yang dinilai menistakan agama.

"Sehubungan bahwa telah terbitnya sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Ahok telah menista Islam dan menodai Al-Quran serta melecehkan ulama dan menghina umat Islam, maka para Dai dan ulama umat Islam, dan segenap peserta yang tergabung dalam "Aksi Bela Islam" menyatakan bahwa negara dan pemerintah Indonesia, khususnya para penegak hukum dari jajaran kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan harus segera dan cepat memproses hukum Ahok terkait penistaan Agama tanpa intervensi atau tekanan dari pihak mana pun," ujar Rizieq, saat berorasi di depan Mesjid Istiqlal, Jumat 14 Oktober 2016.

"Jika negara dan pemerintah Indonesia melindungi penista agama dan memandulkan kerja para penegak hukum dari jajaran kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan maka para ulama serta tokoh Islam yang tergabung dalam Aksi Bela Islam bersama segenap umat Islam menyerukan segenap umat Islam agar bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menegakkan hukum Islam terhadap penista agama yaitu hukuman mati," tegasnya.

Ribuan anggota dari Gabungan Ormas Islam melangsungkan demonstrasi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Gabungan ormas umat Islam diantaranya Gerakan Masyarakat Jakarta, Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Masyarakat Betawi (Forkabi), Forum Umat Islam (FUI), dan Forum Betawi Rempug (FBR). (*/tim)