Kota Bekasi Ditetapkan Jadi Pilot Project Kerukunan Umat Beragama

Kota Bekasi, Radio KABAR 4 - Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan (Sidhal) Kementerian Politik, Hukum, Benny Pertiwanggono mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia akan menjadikan Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai pilot project atau daerah percontohan bagi penanganan aktivitas jemaat Ahmadiyah serta kerukunan umat beragama.

 

"Pak Benny menyampaikan bahwa penegakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait larangan aktivitas jemaat Ahmadyah di Kota Bekasi sudah dijalankan secara baik," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Kemasyarakatan Kota Bekasi, Radi Mahdi, di Bekasi, Selasa, (3/9).

Menurutnya, penanganan yang dilakukan Pemkot Bekasi terhadap para jemaat Ahmadiyah sejak 2012 lalu memperoleh apresiasi dan respon positif dari pemerintah pusat.

Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi mengatakan bahwa pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi jangan diartikan sebagai bentuk larangan beribadah, justru Pemkot Bekasi telah melindungi para jemaat Ahmadiyah dari ancaman pihak-pihak yang resisten terhadap keberadaan mereka khususnya di Kota Bekasi. Hal itu dibuktikan dari tidak adanya konflik berkepanjangan yang berujung pada bentrokan fisik antar warga seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah.

"Selama ini Kota Bekasi dianggap mampu menjaga kerukunan beragama dan menangani Ahmadiyah dengan bijak,dan karena itulah Kota Bekasi akan dijadikan sebagai daerah percontohan di Indonesia dalam kerukunan umat beragama yang ada dalam bentuk deklarasi damai yang digagas Pemkot Bekasi di seluruh RW dengan melibatkan tokoh agama setempat, papar Walikota.

Seperti diketahui, Pemkot Bekasi yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Kemasyarakatan Kota Bekasi, Radi Mahdi, melakukan pertemuan dengan beberapa Deputi Kementerian Koordinator Polhukam RI, di Ruang Rapat Sesmenko Kemenko Polhukam, Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9) pagi, guna membahas jawaban dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas Walikota Bekasi, Dr.H.Rahmat Effendi terkait kejelasan status Ahmadiyah.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat Kemenko Polhukam RI dan pejabat dilingkungan Pemkot Bekasi, Anggota DPRD Kota Bekasi Haery Parani dan Sekretaris MUI.(*/R4)