NU dan Muhammadiyah Kritik Keras Daftar Mubalig versi Kemenag

Jakarta (855.news.com) – Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama mengkritik keras daftar 200 mubalig versi Kementerian Agama. Sebab hal itu dapat memantik perpecahan dikalangan ulama.  

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas menilai rekomendasi nama mubalig oleh Kementerian Agama (Kemenag) berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan ulama.

"Rekomendasi itu dipahami publik sebagai isyarat, 'ini ulama rekomendasi dan lainnya enggak', kan gitu. Nanti terjadi pengotakan. Ada mubalig dianggap dari golongan pemerintah dan mubalig lainnya merasa tidak dari pemerintah," kata Yunahar, Sabtu 19 Mei 2018.

Yunahar pun menyayangkan Kemenag merilis 200 nama mubalig yang direkomendasikan. Sebab sebelumnya, tidak ada pembicaraan dengan banyak pihak yang terkait hal ini.

Namun demikian, belum terlambat bagi Kemenag mengajak perwakilan organisasi masyarakat Islam untuk duduk bersama membicarakan hal ini. Misalnya dari NU, Muhammadiyah, MUI dan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika akan merilis nama-nama terbaru mubalig yang direkomendasikan.

"Kalau tiba-tiba muncul nama begitu akan muncul masalah baru karena ada yang merasa tidak muncul namanya," kata Yunahar.

Yunahar juga menilai baik jika tujuan Kemenag ingin membuat data base terkait nama-nama mubalig se-Indonesia. Namun, menurutnya, sedianya Kemenag meningkatkan peran dan kualitas mubalig, salah satunya melalui sertifikasi bagi mubalig.

Menurut dia, sertifikasi akan memberikan keyakinan masyarakat ketika ingin mengundang mubalig dalam suatu acara, sebab ada bukti bahwa mubalig tersebut sudah bersertifikat.

PBNU Kemenag Tidak Transparan.

Ketua PBNU Marsudi Syuhud meminta Kementerian Agama untuk transparan dalam menyeleksi nama mubalig. Hal ini dilakukan untuk menghindari pro dan kontra di masyarakat terkait penceramah yang namanya tak masuk daftar rekomendasi.

"Mungkin, dibuat SOP-nya (Standard Operating Procedures). Supaya nanti tidak bingung sendiri, tidak juga timbul pertanyaan di masyarakat," ujarnya, Sabtu 19 Mei 2018.

Selain itu, kata Marsudi, SOP ini diciptakan agar Kemenag dapat menjawab setiap pertanyaan yang mungkin muncul di kalangan masyarakat. Apalagi, 200 nama mubalig yang dirilis Kemenag baru-baru ini disebut bersifat temporer.

"Nah, nanti kan bisa muncul pertanyaan, misalnya penilaiannya apa, kriteria seperti apa, ustad ini masuk, kok yang ini tidak masuk, yang begitu harus dipersiapkan," paparnya.

Kemenag juga diminta membuka nama-nama panitia seleksi yang memiliki wewenang merekomendasikan nama-nama ustad yang aman saat memberikan ceramah.

"Ya pokoknya, jangan sampai memunculkan kegaduhan baru," terang dia.(tim).