KPU akan Umumkan Caleg Eks Koruptor

Jakarta (855.news.com)--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, KPU akan mengumumkan identitas calon anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD, serta DPD yang berstatus mantan narapidana korupsi pada awal Februari 2019.

Menurut dia kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2018.

"Kemungkinan kalau tidak dalam Januari ini ya awal Februari, tapi prinsipnya akan kami umumkan. Dipastikan akan kita umumkan," kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Senin (28/1).

Saat ini,lanjut Wahyu,  KPU masih memverifikasi data 40 caleg eks koruptor. KPU bekerja sama dengan KPK untuk merinci kasus korupsi yang pernah menjerat para caleg tersebut. Langkah itu ditempuh guna menghindarkan KPU dari salah menyebarkan informasi yang berujung kasus hukum.

"Karena ini kan merilis nama orang. Harus hati-hati, harus dasar data hukumnya harus kuat. Tapi sekali lagi ini prinsipnya tetap akan diumumkan, tidak ada perubahan. Pengumuman akan dilakukan via media massa dan situs resmi KPU," paparnya.

Seperti diketahui, KPU dan KPK telah menggelar pertemuan pada November 2018. Mereka memutuskan untuk membeberkan identitas caleg eks koruptor. Hal itu dilakukan menyusul polemik eks napi koruptor yang sempat dilarang KPU untuk ikut Pemilu 2019. Larangan itu dituang dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selain itu juga dituang dalam Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD.

KPK Sambut Positif

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK menyambut baik rencana tersebut karena dapat membantu masyarakat menentukan pilihan ketika sudah mengetahui latar belakang pemimpin yang akan dipilih.

"Saya kira bagus ya kalau KPU akhirnya mau merealisasikan niat tersebut.Agar masyarakat atau pemilih itu benar-benar tahu latar belakang dari calon yang akan mereka pilih ," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/1).

Febri menegaskan, sepanjang apa yang dilakukan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku maka KPK akan terus mendukung langkah tersebut.

"Apalagi KPK sudah menangani ratusan anggota DPR RI, anggota DPRD dan juga kepala daerah atau ratusan pelaku korupsi di sektor politik ini," ucapnya.

Febri pun menyampaikan penting bagi masyarakat untuk turut berperan dalam mengusulkan nama-nama yang belum tercantum dalam daftar caleg eks koruptor yang akan dirilis KPU tersebut. (*/im)