Sandiaga: Bereskan Defisit BPJS Dalam 200 Hari Kerja

Jakarta (855.news.com)--Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berjanji akan menyelesaikan permasalahan defisit keuangan yang melanda BPJS Kesehatan di 200 hari pertama pemerintahannya. 

"Kami pastikan dalam 200 hari kerja akar permasalahan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selesai dan defisit ditutup," ucap Sandiaga pada debat Cawapres, Minggu (17/3).


Sandi juga akan memastikan tidak ada antrian panjang ketika masyarakat berobat menggunakan layanan JKN tersebut. Dengan demikian, seluruh peserta bisa dilayani tepat waktu.

"Kami juga menyelenggarakan program preventif 22 menit olah raga. Kami ingin masyarakat hidup sehat," terang Sandiaga.

Seperti diketahui, , sejak BPJS Kesehatan berdiri pada 2014 lalu masalah defisit memang tak pernah selesai. Rinciannya, pada 2014 BPJS Kesehatan menderita defisit sebesar Rp3,3 triliun, lalu pada 2015 jumlahnya kian membesar menjadi Rp5,7 triliun.

Selanjutnya, pada 2016 defisit yang harus ditanggung BPJS Kesehatan sebesar Rp9,7 triliun dan 2017 sebesar Rp9,75 triliun. Terakhir, atas audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap keuangan BPJS pada 2018 jumlah defisit kembali melebar menjadi Rp10,98 triliun.

Terkait masalah pendidikan, Sandiaga berniat menghapus ujian nasional yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan dan menggantinya dengan penerusan minat dan bakat.

Ia juga berjanji akan memberikan kesejahteraan lebih kepada guru honorer dan memberikan kepastian status kepada guru honorer. Intinya, Prabowo-Sandiaga ingin membawa sektor pendidikan menjadi tuntas dan berkualitas.

"Nanti kami hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja," ujar Sandiaga.

untuk diketahui, alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah untuk sektor pendidikan rata-rata terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2015, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp390,3 triliun atau 21,56 persen dari realisasi APBN 2015 sebesar Rp1.810 triliun. Namun, nominal anggaran pendidikan pada 2016 turun menjadi Rp370,8 triliun.

Anggaran pendidikan kembali naik ke angka Rp406 triliun atau 20,28 persen dari total belanja pemerintah 2017 sebesar Rp2.001,6 triliun. Angkanya terus naik pada 2018 menjadi Rp435 triliun atau 19,75 persen dari total realisasi belanja Rp2.202,2 triliun.

Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan sebesar Rp492,5 triliun atau 20,01 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.(tim)