Terkait Surat Suara Tercoblos, KPU Laporkan Wadubes di Malaysia ke DKPP

Jakarta (855.news.com)-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaporkan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, Krishna KU Hanna dan Staf KBRI, Djadjuk Natsir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga kuat terlibat terkait penemuan surat suara tercoblos untuk paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu lalu.

"Terhadap Anggota PPLN atas nama Krishna KU Hannan yang diduga karena kedudukannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan melaporkan yang bersangkutan ke DKPP," kata Komisioner KPU, Wahyu dalam jumpa pers di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (17/4) dini hari.

Dijelaskan, KPU juga mencopot Djadjuk dari posisi struktural PPLN Kuala Lumpur, Malaysia.

"Proses pemberhentian sementara terhadap Anggota PPLN Kuala Lumpur atas nama Djadjuk Natsir berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terkait profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, dan selanjutnya akan melaporkan kepada DKPP," papar Wahyu.

Sementara soal rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang metode pos di Malaysia, KPU belum bisa memutuskan. Mereka masih harus memastikan keaslian surat suara yang tercoblos. Hingga kini Polisi Diraja Malaysia belum memberi akses ke KPU. Wahyu menyampaikan KPU juga masih akan menghitung keperluan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

"Memerintahkan PPLN Kuala Lumpur hanya menghitung hasil pemungutan suara metode KSK dan TPSLN dalam kegiatan penghitungan suara sebagaimana telah dijadwalkan," ujar Wahyu.

Sehari sebelumnya, Bawaslu telah memerintahkan KPU agar Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lewat metode pos.

"Bawaslu memerintahkan pemungutan suara terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos," ujar Anggota Bawaslu RI Divi Rahmat Bagja dalam jumpa pers, Jakarta, Selasa (16/4).

Keputusan itu dilakukan karena PPLN KL terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara obyektif transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

"Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih WNI dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di KL," ujar Rahmat.

Dijelaskan Rahmat, jumlah pemilih yang terdaftar melalui pos di Malaysia adalah 319.293 pemilih. Namun, kata Rahmat, ditemukan data bahwa hasil pemilu lewat surat suara yang dikirimkan lewat pos itu tak tercatat besarannya berapa oleh PPLN Kuala Lumpur.

Sebelumnya, puluhan ribu surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan Partai Nasdem ditemukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Peristiwa itu diketahui publik lewat video yang beredar di media sosial. Kejadian itu dikonfirmasi oleh Bawaslu. Ribuan surat suara tercoblos ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur di dua titik berbeda.

"Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua," kata Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahra Ulyana dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4). 

Adapun pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada Minggu (14/4) di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Penang. Sebanyak 550 ribu WNI terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).(*/im)