Ketua DPR-RI Kritisi Rencana Relaksasi PSBB

Jakarta (855.news.com) -- Ketua DPR RI, Puan Maharani mengkritisi jumlah tes virus corona (Covid-19) yang belum semasif rencana Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu ia sampaikan dalam merespons rencana relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Angka kasus positif corona masih terus bergerak. Pemerintah untuk berhati-hati memutuskan relaksasi PSBB. Data juga menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5 ribu spesimen per hari atau masih separuh dari target 10 ribu spesimen per hari," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).

Untuk itu, Puan meminta pemerintah melakukan kajian matang jika hendak memutuskan relaksasi PSBB. Kebijakan harus diambil berdasarkan data.

"Dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat. Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Puan, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memerhatikan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Dia menegaskan pemerintah tak boleh lagi membingungkan masyarakat saat mengambil keputusan.

"Kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat," paparnya.

Seperti diketahui, wacana relaksasi PSBB disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud berkata pemerintah mempertimbangkan relaksasi untuk menjaga perekonomian masyarakat.

Wacana itu disusul relaksasi transportasi yang ditetapkan Menhub Budi Karya Sumadi pekan lalu. Kemudian ada pula wacana relaksasi di rumah ibadah yang direncanakan Menag Fachrul Razi.

"Misalnya relaksasi di sarana perhubungan, relaksasi di mal, nanti kami coba tawarkan juga ada relaksasi rumah ibadah, tapi belum kami ajukan, tapi kami sudah punya ide itu," kata Fachrul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Senin 11 Mei 2020.(*/im).