Ihwal e-KTP Tercecer, Mendagri Pertaruhkan Jabatan Jika Ada Unsur Politik

Jakarta (855.news.com) -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku akan mempertaruhkan jabatannya jika sampai menyalahgunakan data e-KTP untuk kepentingan politik. Tjahjo juga menegaskan dirinya tak terlibat dalam pemalsuan KTP yang banyak terjadi.

"Saya menjamin e-KTP tak digunakan untuk Pilkada dan pemilu. Kalau barang palsu ya banyak, ada barang buatan Kamboja, kalau sampai saya memalsukan, saya mempertaruhkan jabatan saya," ungkap dia, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 28 Mei 2018.

Hal itu ia katakan untuk merespon insiden tercecernya ratusan lembar e-KTP pada Sabtu 26 Mei 2018 lalu yang akan dibawa ke gudang milik Kemendagri di kawasan Semplak, Bogor.

Politikus PDI-Perjuangan itu mengaku bertanggung jawab atas kelalaian tercecernya e-KTP tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya tak ingin memanipulasi e-KTP untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

Dia berkomitmen tetap menjaga kerahasiaan data dan menyelesaikan proses perekaman e-KTP bagi masyarakat yang belum mendapatkannya. 

"Saya kira saya punya komitmen, data kependudukan lewat e-KTP harus selesai," ucapnya.

Tjahjo lantas mengeluhkan kelalaian fatal yang dilakukan bawahannya saat ini. Menurutnya, pemindahan semua data rahasia pemerintah, seperti dokumen, arsip, harus dilakukan menggunakan kendaraan tertutup, bukan kendaraan bak terbuka.

"Ini tim Dirjen dan Irjen sedang menelusuri ini, ini keteledoran atau apa, arsip ya harus dikawal dalam mobil tertutup," kata dia.

Pihaknya sudah memerintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh untuk memotong sebagian ratusan e-KTP yang rusak tersebut. 

Hal itu bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"Satu lembar pun [e-KTP] yang salah harus digunting lah. Ini kok enggak digunting. Malah enggak diapa-apain. Harusnya bikin berita acara," ujar Tjahjo.

Tjahjo berjanji bakal melakukan mutasi besar-besaran para pejabat yang bertanggungjawab terhadap polemik ini. Hal itu bertujuan sebagai mekanisme sanksi agar para pegawai di lingkungan Kemendagri meningkatkan disiplinnya dalam bekerja.

"Kami akan melakukan perombakan [mutasi] besar, soal ada mutasi ya, untuk meningkatkan disiplin berkarier," tandasnya. (it)