Bikin Macet Tol, Kemenhub Stop Sementara Proyek Kereta Cepat dan LRT

Jakarta (855.news.com)--Kementerian Perhubungan (Kemenhub)meminta proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dihentikan sementara untuk mengurangi kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek. Pembangunan LRT yang dihentikan khusus kilometer (km) 14.

Sebabnya, pembangunan kedua proyek itu juga bersamaan dengan pembangunan tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek II. Pembangunan dalam waktu bersamaan ini membuat tingkat kepadatan semakin parah di tol Jakarta-Cikampek.

"Untuk KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) jangan ber-kegiatan di sini dulu, di tempat yang lain. LRT juga ada satu kegiatan, saya minta untuk ditunda beberapa bulan ke depan," ujar Budi, Selasa 20 November 2018.

Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung berada di bawah PT KCIC, perusahaan itu merupakan konsorsium yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd. Sebanyak 60 persen saham dikuasai Indonesia dan sisa 40 persen dikuasai oleh China.

Sementara, PSBI merupakan perusahaan patungan yang berisikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan porsi kepemilikan 38 persen, PT Kereta API Indonesia (KAI) dengan porsi kepemilikan 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII dengan porsi kepemilikan 25 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi kepemilikan 12 persen. Untuk pembangunan LRT Jabodebek sendiri dibawahi oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

"Kami juga akan mengevaluasi kegiatan PT Waskita Karya (Persero) Tbk di km 24. Jadi saya minta BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) untuk evaluasi, rapat. Boleh konstruksi tapi jangan ganggu lalu lintas," ujar Budi.

Untuk proyek elevated Jakarta-Cikampek II, Budi menambahkan, akan rapat kembali dengan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Rabu 21 November. Ia ingin memastikan progress dan tingkat prioritas dari proyek tersebut.

Sejauh ini proyek elevated Jakarta-Cikampek II baru 57,5 persen. Artinya, butuh penyelesaian 42,5 persen lagi untuk sampai sebelum momen mudik tahun depan. 

Ganjil Genap Tol Tambun

Sementara itu terkait kebijakan ganjil-genap di gerbang tol Tambun akan berlaku efektif pada awal Desember 2018.  
Saat ini penerapan ganjil-genap di gerbang tol Tambun masih sebatas sosialisasi. Sosialisasi sudah dilakukan sejak Kamis 15 November 2018. Penerapan ganjil-genap di gerbang tol Tambun diharapkan bisa lebih efektif dalam mengurangi volume kendaraan di tol Jakarta-Cikampek pada jam pemberlakuan ganjil-genap. 
Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Hindro Surahmat mengatakan kebijakan ganjil-genap ini akan berlaku pada pukul 06.00-09.00 WIB. Sebagai kompensasi kepada pengguna jalan, pemerintah akan menyediakan bus. 
"Diharapkan pengguna jalan bisa beralih ke bus. Sekarang masih sosialisasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanganan kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek karena pembangunan tol layang (elevated), LRT Jabodebek, dan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang kini dalam tahap pembangunan berdampak pada kemacetan di ruas tol," kata hendro, Selasa 20 November 2018. 
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau truk over dimention dan overload (ODOL) tidak menggunakan jalur tol Jakarta-Cikampek. Pasalnya, truk ODOL akan membuat kendaraan lainnya tak bisa memacu kendaraan dalam kecepatan standar.
"Karena kami berkoordinasi dengan kepolisian kalau over loading itu mengakibatkan kecepatan turun, sehingga kendaraan lain tidak bisa kecepatan standar," ucap Budi.
Namun, Budi menegaskan ia hanya bersifat mengimbau dan tidak ada tindakan jika truk ODOL masuk tol Jakarta-Cikampek. Namun, khusus di tol Bekasi Barat, Budi memastikan akan melakukan tilang kepada ODOL yang masuk.
"Pada dasarnya tidak boleh masuk makanya kalau masuk kami tilang juga karena sangat mengganggu," jelas Budi.
Terkait indikator keberhasilan kebijakan ganjil-genap, tambah Budi, akan terlihat dari kenaikan percepatan menjadi 30-40 persen. Kemudian, penurunan polusi udara dan kepadatan sebesar 30 persen.
"Proses ini edukasi, kami harapkan mereka gunakan angkutan massal," pungkas Budi.(tn)