Broker Lelang Jabatan

Jakarta (855.news.com)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)), Muhammad Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan Romi diduga terlibat dalam korupsi Sistem Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi di Kantor Kementerian Agama di Jawa Timur. Dalam penangkapan tersebut, Romi juga ditangkap dengan lima orang lainnya di antaranya adalah Haris Hasanudin dan Muhammad Muafag.

"HRS dan MFQ menghubungi RMY untuk proses lelang jabatan tersebut. KPK mengamankan uang Rp156,75 juta," kata Laode dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (16/3).

KPK menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi jabatan 2018-2019. Lembaga itu menetapkan tiga tersangka yakni RMY, HRS dan MFQ. Romi disangkakan Pasal 12 ayat a atau b jo Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Surabaya, Jawa Timur. Penyidik KPK mengamankan lima orang dalam operasi senyap. Salah satu di antara mereka yang diamankan diketahui adalah Romi.

Pemeriksaan awal dilakukan penyidik KPK menggunakan fasilitas yang diberikan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen (Pol) Luki Hermawan menyebut penyidik KPK melakukan pemeriksaan meminjam ruangan Subdit III Tipikor Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Pemeriksaan dilakukan hingga pukul 13.00 WIB hingga akhirnya kelima orang yang diamankan,termasuk Romi, dibawa menuju Jakarta melalui penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya untuk langsung menuju KPK. Romi dan sejumlah tersangka lainnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan sekitar pukul 20.00 WIB. 

Menag Dibidik

Laode juga menegaskan bahwa Romi tidak mungkin bekerja sendirian. Oleh sebab itu, KPK bakal memperkaya penyelidikan terhadap pihak lain termasuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
 
"Tentang keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, pada kesempatan ini KPK masih berupaya untuk memperkaya semua informasi yang berhubungan dengan kasus ini," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjawab pertanyaan wartawan tentang keterlibatan Lukman dalam kasus ini. 
 
"Karena kita tahu persis bahwa saudara RMY itu kan tidak memiliki kewenangan untuk mengurus secara langsung yang berhubungan dengan itu jabatan-jabatan tertentu. Oleh karena itu tidak mungkin dikerjakan hanya sendiri," paparnya. (tim).