Akankah Menag Tersangkut Kasus Romi?

Jakarta (855.news.com)-- Akankah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut tergulung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang telah menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy? jawabnya tunggu beberapa saat lagi.

Yang jelas sesuai keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah bahwa KPK telah memastikan bahwa uang senilai US$30 ribu dan Rp.180 juta rupiah yang disita dari ruang Menteri Agama pada Senin 18 Maret 2019 bukan uang honorer. Jika uang itu adalah honorer, KPK menyebut itu mestinya dilaporkan.

"Temuan uang di Kemenag dipastikan bukan honorer menteri, kami pastikan.Kami sebenarnya menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menag pada saat itu, yang dari informasi atau dari data yang ada di sana itu diduga merupakan honorarium, dan uang-uang tersebut tidak dibawa oleh penyidik KPK," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/3).

Dijelaskan Febri, sejak awal pihaknya sudah memisahkan antara uang honorarium dengan yang terkait kasus.Jadi sejak awal, tim kpk sudah memisahkan mana uang dalam amplop yg merupakan honor, mana yang bukan.

"KPK memastikan ketika melakukan penyitaan berarti penyidik itu menduga bukti ini, bukti ini bukan hanya uang ya, bukti ini ada dokumen, ada laptop, ada yang lainnya diduga terkait dengan pokok perkara," urainya.

Menurut Febri, ada standar nilai untuk honorarium bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait acara tertentu. Jika melebihi standar nilai, pejabat terkait mestinya melaporkan itu ke Direktorat Gratifikasi KPK.

"Kalau ada misalnya honor nilainya sangat besar Rp.50 juta atau Rp.100 juta, maka tentu sisanya dapat menjadi milik negara," ujar Febri. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani merespons penyitaan uang ratusan juta rupiah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Arsul meyakini uang itu halal karena merupakan hasil honor pribadinya.

Arsul mengatakan demikian berdasarkan keterangan langsung antara dirinya dan Lukman usai KPK menyita uang tersebut beberapa hari lalu.

"Pak Menteri Agama menyampaikan, 'mas itu tidak ada uang yang aneh-aneh, itu semua uang itu adalah semua honor-honor saya selama menjadi menteri dan itu ada dalam begitu banyak amplop'," kata Arsul di DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu (20/3).

Arsul meyakini uang yang dimiliki Lukman tersebut halal dan berasal dari sumber yang sah. Ia mencontohkan dirinya kerap menerima uang honorarium dari berbagai kegiatan sebagai anggota DPR. Arsul sendiri kini tercatat sebagai anggota Komisi III DPR.

Seperti diketahui,  Penyidik KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama pada Senin 18 Maret 2019. 

"Dari hasil penggeledahan ditemukan dokumen-dokumen dan penyitaan uang dalam jumlah ratusan juta rupiah. Uang sedang dihitung secara rinci, belum ada info terkait kepemilikan uang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta. 

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPPRomahurbuziy. Selain uang, penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen di ruang kerja Lukman. 

Penyidik, kata Febri, juga menggeledah ruang kerja sekjen dan ruang biro kepegawaian Kemenag. Dari ruangan tersebut, penyidik menyita dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag. 

"Ada dokumen-dokumen terkait proses seleksi yang diamankan, baik terkait tahapannya maupun proses hasil seleksi," katanya .

Penyidik juga menyita dokumen yang memuat hukuman disiplin salah satu tersangka yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin. 

Selain di Kemenag, lanjut Febri, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan kantor pusat DPP PPP. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita dokumen kepengurusan DPP PPP. 

"Dokumen itu perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami konstruksi kasus, karena ada pihak-pihak yang tidak punya kewenangan secara formil untuk mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag," kata Febri.

KPK menduga ada proses kerja sama antara Romy dengan Kemenag terkait jual beli jabatan. "Ada risiko intervensi oleh aktor-aktor politik terhadap birokrasi. Kami duga ada perbuatan bersama antara tersangka Romahurmuziy dengan pihak di Kemenag untuk menduduki posisi tersebut," imbuhnya. 

Romahurmuziy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat 15 Maret 2019. Ia diduga melakukan jual beli jabatan di Kemenag dengan menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.(*/it).