Tenaga dan Pikiran JK Masih Dibutuhkan Bangsa dan Negara

Oleh Dasman Djamaluddin

Tebaga dan pikiran Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla di saat-saat merebaknya Covid-19 masih dibutuhkan bangsa dan negara. Saksikanlah, ketika mantan Wakil Presiden RI tersebut bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Rabu, 3 Juni 2020. Dalam pertemuan tersebut,karena Jokowi meminta Jusuf Kalla membantu penanganan Covid-19 di Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Tiga provinsi tersebut memang terkonfirmasi memiliki jumlah kasus positif Covid-19 cukup tinggi.

"Dua hari lalu Pak Ketum sempat ketemu presiden dan beliau diberi amanat, diberi mandat untuk membantu sepenuhnya titik-titik tadi yang disebut masih sangat kritikal yaitu Jatim, Kalsel dan Sulsel," ungkap Sekretaris Jenderal PMI, Sudirman Said dalam diskusi bertema "Strategi Menghadapi Era Normal Baru, Jumat, 5 Juni 2020.

Nama JK tidak asing lagi buat bangsa Indonesia. Juga buat warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bukankah sewaktu menjadi Wakil Presiden RI, JK menjadi bahan perbincangan, karena dianggap memunculkan nama Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta?

Ternyata saran JK kepada partai pendukungnya Gerindra dan partai PKS diterima baik dan jadilah ia bersama Sandi sebagai wakil memenangkan Pilgub DKI Jakarta waktu itu.

Sebagai seorang yang berpengalaman di bidang politik, sudah tentu tidak ada yang aneh di dalam politik. Meski Presiden RI Joko Widodo yang didukung PDI P mendukung Ahok, di dalam politik, menurut saya, tidak ada ketentuan baku bahwa mengenai suatu pilihan, selain kerja sama dalam tugas, pilihan bisa berbeda-beda. Apalagi jika kita mengacu kepada adagium politik, bahwa di dalam politik tidak ada teman atau musuh yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan.

Hal yang sama terjadi di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi menteri di bawah Presiden Megawati. SBY ditanya presidennya, apa akan mencalonkan jadi Presiden RI ? Waktu itu, SBY menyanggahnya. Di sini sangat jelas, bahwa SBY tidak mungkin mengatakan secara jujur kepada presidennya waktu itu.Ternyata SBY kemudian berhasil menjadi Presiden RI.

Kembali ke masalah JK. Memang benar sekali, ia berpengalaman dalam politik. Ia sosok yang kaya akan pengalaman. Sewaktu muda aktif sebagai tokoh pergerakan mahasiswa.

JK pernah menjadi Capres berpasangan dengan Jenderal Wiranto tetapi kalah. Ia hanya menjadi Wakil Presiden RI tahun 2001-2004 dan 2004-2009. Dua periode itu di masa Presiden SBY. Pada waktu Pilpres 2009 inilah JK mencoba berpasangan dengan Wiranto.

Di masa Joko Widodo, Presiden RI, JK dipercaya menjadi Wakil Presiden RI. Saat-saat ia akan mengakhiri masa jabatannya, ia menurut saya, sudah berpikir sebagai seorang negarawan. Kembali saya ingin melihat ke belakang perjalanan kariernya sebagai politikus dan negarawan.

JK lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Mei 1942. Sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri.Tahun 1968, JK menjadi CEO dari NV Hadji Kalla.

Pengalaman organisasi kemahasiswaan JK antara lain, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966. Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, dan Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) tahun 1967-1969. 

JK menjabat sebagai menteri di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Presiden RI ke-4). Kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri. 

Waktu itu, JK mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon Wapres, mendampingi SBY. SBY-JK berhasil jadi Presiden dan Wapres RI.

Di Partai Golkar, JK menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ketika menggantikan Akbar Tandjung sejak Desember 2004. Tentang keluarga, ia menikah dengan Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putera dan empat puteri. (*)