Standarisasi pesantren melalui rogram pengarusutamaan Islam Moderat

Jakarta (VOB.news.com) - Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan program yang dicanangkan pemerintah terkait standarisasi pesantren bukan deradikalisasi.

"Bukan deradikalisasi tapi lebih pada pengarusutamaan Islam moderat," kata Kamarudin di Jakarta, Jumat 3 Maret 2017.

Menurut dia, jika disebut sebagai deradikalisasi dapat mengarah pada pemahaman pondok pesantren merupakan sarang golongan radikal atau lebih ekstrem disebut sebagai teroris.

Dengan menyebut pengarusutamaan Islam moderat, kata dia, artinya pesantren diarahkan agar mengarusutamakan Islam yang damai, penengah/moderat dan "rahmatan lilalamin".

Pesantren, kata dia, tidak radikal dan hal ini dibuktikan lembaga pendidikan keagamaan nonformal tersebut tidak menumbuhkan radikalisme bahkan sejak prakemerdekaan Indonesia. Pesantren terus tumbuh sejak dulu tanpa memunculkan persoalan radikalisme justru mempromosikan cinta Tanah Air.

Kendati begitu, Kamaruddin tidak menampik terdapat potensi radikalisme dapat tumbuh di kalangan pesantren jika dimasuki oleh oknum beraliran keras.

Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus hadir di tengah pondok pesantren dengan berbagai program salah satunya lewat standarisasi pesantren. Program ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2017.

Dia mengatakan pemerintah tidak boleh absen di kalangan pondok pesantren. Berkaca dari negara lain, lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah tidak diintervensi pemerintahnya.

Kamaruddin mencontohkan pemerintah Bangladesh, India dan Pakistan tidak melakukan campur tangan di lembaga pendidikan keagamaan. Dampaknya, radikalisme tumbuh di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Pesantren, kata dia, merupakan mitra strategis pemerintah dan merupakan unsur penting dalam pendidikan dan kemasyarakatan di Indonesia. Maka posisinya harus terus diperhatikan pemerintah lewat sejumlah program kebijakan.

"Pesantren adalah entitas penting bagi pemerintah dan bangsa. Pesantren memberi sumbangsihnya untuk kemerdekaan Indonesia dan mengisi pembangunan," kata dia.

Memperkuat ciri khas pesantren

Masih menurutut Kamaruddin Amin, program standardisasi pesantren tidak menghilangkan ciri khas yang dimiliki lembaga pendidikan nonformal pondok pesantren (ponpes).

"Kami tidak menghilangkan kekhasan pesantren tapi ciri khasnya justru diperkuat," paparny. 

Dia mengatakan penguatan ciri khas pesantren itu dilakukan dengan program standardisasi seperti lewat intervensi program kebijakan yang pro terhadap ponpes.

Menurut dia, terdapat pesantren yang memiliki kekhasannya masing-masing. Beberapa ponpes memiliki kekuatan menonjol dalam keilmuan hadits, tafsir dan sebagainya.

"Ada yang kuat haditsnya maka kita perkuat program haditsnya seperti di Mahad Ali. Beberapa kuat dalam tafsir maka kami dukung dengan penguatan material dan kebijakan yang mendukung," kata dia.

Dengan demikian, Kamaruddin menampik anggapan program standardisasi pesantren akan menghilangkan kekhasan ponpes termasuk menghilangkan peran pengasuhnya, terutama kiai yang kerap menjadi ikon suatu pesantren.

Kemenag sebagai representasi pemerintah di lingkungan pesantren, kata dia, justru akan bersinergi dengan kalangan internal ponpes guna meningkatkan kapasitasnya. Sinergi diarahkan agar pesantren meningkat secara keilmuan dan keluaran pendidikannya mengarah pada ke-Islaman yang moderat khas Indonesia.

Dia mengatakan ada kecenderungan pesantren disusupi oleh oknum beraliran radikal yang justru dapat melunturkan kekhasan ponpes yang dikenal mempromosikan agama yang damai "rahmatan lilalamin".

Maka dari itu, Kamaruddin berharap lewat standardisasi pesantren dapat menjadi alat pendukung peningkatan kualitas pesantren sekaligus membendung tumbuhnya radikalisme di lingkungan ponpes.(ant/it).