Apakah Daya Kritisi Masyarakat Minangkabau Sekarang Berkurang ?

Oleh Dasman Djamaluddin

Dialog Internasional "Budaya Merantau Masyarakat Minang Dulu, Sekarang dan Masa yang Akan Datang" baru saja berakhir.

Kita mungkin sepakat, budaya suku Minangkabau di Sumatera Barat itu akan tetap terus berjalan hingga akhir zaman.

Itu di satu sisi. Tetapi kalau di bidang politik semakin pudar apabila dibandingkan dengan kegiatan dan aktivitas suku Minangkabau menjelang dan setelah Indonesia merdeka. Lihat juga foto di awal kemerdekaan. Bung Karno didampingi Bung Hatta dan Sutan Sjahrir, dua-duanya berasal dari Minangkabau. Hanya boleh dikatakan aktivitas atau pengaruh suku Minangkabau setelah terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di kota Padang, peranan suku Minangkabau di bidang politik semakin memudar.

Dulunya di berbagai bidang, di Padang atau di Sumatera Barat, orang-orangnya sering menjadi penentu keberlangsungan perjuangan bangsa. Sebut saja nama Muhammad Yamin sebelum kemerdekaan dan sesudahnya. Beliaulah yang memperkenalkan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan.

Pada waktu menjelang kemerdekaan, saksikanlah siapa saja yang mengelilingi Bung Karno. Di antaranya terukir dalam sejarah, Bung Hatta, Tan Malaka, Agus Salim, Sjahrir dan banyak yang lain. Semuanya berdarah Minangkabau. Di kala ingin membacakan Proklamasi Kemerdekaan dan para pemuda terus mendesak agar Bung Karno secepatnya membacakan, apa kata Bung Karno?

"Hatta tidak ada," kataku. "Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada." Itulah kata Bung Karno dan Proklamasi Kemerdekaan dibacakan setelah Hatta datang. Ini menunjukkan betapa Bung Karno tanpa Hatta, proklamasi tidak jadi dibacakan. Belum lagi peranan Tan Malaka yang sangat kuat dalam prinsip agar kemerdekaan Indonesia harus seratus persen dan tidak bisa tawar menawar.

Agus Salim yang menguasai banyak bahasa asing. Sjahrir yang kelak menjadi Perdana Menteri. Sederatan nama-nama itu menunjukkan betapa suku Minangkabau sangat berperan dalam hal mendirikan dan mengisi negara ini.

Kalau kita berbicara lagi tentang peranan kota Padang atau Sumatera Barat, sudah tentu apa yang dikatakan Ahmad Husein, Ketua PRRI, ketika saya dua kali bertemu di rumahnya, betul. Beliau mengatakan: "Yang menarik dari pada pergantian kekuasaan penjajahan dari Belanda ke Jepang ialah dengan terdamparnya Bung Karno di Kota Padang. Semula setelah Jepang masuk, pihak Belanda merasa kuatir kalau-kalau Bung Karno jatuh ke tangan Jepang. Oleh karena itu Belanda  berusaha menyingkirkan Bung Karno. Ketika itu Bung Karno berada dalam pembuangan di Bengkulu dan dari sana beliau bersama isterinya, Ibu Inggit, dibawa melalui Muko-Muko, jalan darat ke Kota Padang. Sedianya akan diangkut dengan kapal laut, tetapi dikabarkan kapal tersebut pecah dekat Pulau Enggano, sedangkan alat angkut lain, tak satu pun tersedia.

Menurut Ahmad Husein kepada saya, ini merupakan sejarah penting bagi Bangsa Indonesia. Merupakan pula rahmat dari Allah SWT. Kalaulah Bung Karno tidak terdampar di Kota Padang, berkemungkinan besar sudah diangkut oleh Belanda ke luar negeri. Boleh jadi Bangsa Indonesia tidak memiliki Proklamator seperti Bung Karno. Kita pun tidak tahu, apakah mampu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tanpa kehadiran Bung Karno.

Ahmad Husein juga benar ketika mengatakan peranan warga Sumatera Barat menyelamatkan kelangsungan bangsa dan negara RI dengan terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ya, ini merupakan nafas terakhir bagi Soekarno-Hatta untuk mempercayai Sumatera Barat melanjutkan perjuangan setelah pasukan Belanda menyerang Ibu Kota Republik Indonesia, yang waktu itu di Yogyakarta. Soekarno-Hatta dan pemimpin bangsa lainnya ditangkap.

Bahkan dengan pongahnya melalui Radio Belanda Hilversum, dikatakan Republik Indonesia sudah tidak ada. Sebagian dunia pun mempercayai berita itu.

Mengapa Yogyakarta? Sebelumnya ibu kota negara memang dipindahkan ke Yogyakarta dari Jakarta. Wilayah kekuasaan RI semakin sempit berdasarkan Persetujuan Renville. Persetujuan ini menjadi dilema bagi Pemerintahan Indonesia.

Jalan satu-satunya bagaimana menyelamatkan kelangsungan Republik ini. Soekarno-Hatta bersepakat untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera, yang ditunjuk adalah Sumatera Barat. Tidak ada jalan lain. Kedua tokoh bangsa kemudian membuat surat mandat (menguasakan) kepada Mr.Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI. Jika gagal mandat ini akan diserahkan kepada Dr.Soedarsono, Mr.Maramis dan Palar untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan (exile government) di New Delhi. Tetapi berkat dukungan rakyat Sumatera Barat, pemerintahan sementara ini dianggap berhasil.

Itu sebabnya pemerintah Republik Indonesia menjadikan peristiwa 19 Desember 1948 bertepatan dengan terbentuknya PDRI di Sumatera Barat sebagai Hari Bela Negara.

Kita tidak dapat membela diri pada waktu itu. Radio Republik Indonesia (RRI) yang terus mengumandangkan suara Indonesia Merdeka ke seluruh dunia berhenti pula mengudara. Oleh karena itu, terbentuknya PDRI di Sumatera Barat merupakan tonggak sejarah yang membuktikan kepada dunia bahwa Negara Indonesia tidak bubar.

Indonesia di awal kemerdekaan penuh dengan berbagai pergolakan. Setelah menghadapi serangan-serangan dari penjajah, masalah pergolakan menjadi agenda utama untuk diperbincangkan di masa pemerintahan Presiden Soekarno selanjutnya. Ada hampir 10 pergolakan yang harus diatasi Bung Karno. Mulai dari Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung tanggal 23 Januari 1950 hingga PRRI. Masalah ini menyeret Bung Karno untuk menjadi diktator dan sangat melelahkan. Apalagi tanpa kehadiran Bung Hatta yang selama ini selalu memberi penyeimbangan jika Bung Karno terlalu jauh melangkah. Waktu ini, Bung Hatta telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI.

Kembali  kepada Ahmad Husein yang mungkin sudah menjadi takdir, selalu sendirian mempertahankan prinsip. Ketika Ahmad Husein ingin mengeluarkan ultimatum, Sjafruddin Prawiranegara yang telah didaulat menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan PRRI, menolak menandatanganinya di awal Februari 1958. Penolakan tersebut berdampak terhadap pengeluaran ultimatum, sehingga tertunda beberapa hari. Ahmad Husein jadi juga memproklamirkan "Pemerintah Tandingan" PRRI, tetapi tanpa persetujuan Sjafruddin, di mana beliau tidak ikut menandatangani. Ultimatum proklamir PRRI tersebut hanya ditandatangani Ahmad Husein sendirian. Tetapi untuk selanjutnya mereka ikut mendukung kebijakan Ahmad Husein.

Tanggal 15 Februari 1958 itu, Permesta (Piagam Perjuagan Semesta) pun menyatakan diri membantu PRRI.

Adalah tak terbantahkan, kalau kita berbicara kesederhanaan sudah tentu berbicara kesederhanaan para pejuang kita di awal-awal kemerdekaan. Termasuk di antaranya Ahmad Husein. Beliau adalah orang yang sangat sederhana. Ketika saya bertemu sebelum beliau meninggal dunia, beliau hanya berkaos oblong putih dan berkain sarung saja. Tidak ada yang istimewa di rumahnya, selain rak buku yang berbaris di ruang tengah. Hanya kedekatan saya dengan keluarga itu dijembatani sebuah senyuman, keakraban dan keceriaan tuan rumah saat menerima tamu. Itulah yang sangat penting di balik kesederhanaan itu.

Kesederhaaan ini pula yang mewarnai Keraton Sultan Hamengku Buwono X ketika saya masuki ruang pertemuan di dalamnya bulan lalu. Hanya susunan-susunan kayu-kayu lama yang masih utuh. Orang luar bisa saja berkata, “Wah, Keraton sudah tentu mewah seperti sebuah Istana milik Raja”. Tidaklah demikian yang kita lihat. Gambaran kedekatan pemimpin dengan rakyatnya memang tidak mempersoalkan hal ini. Mereka memahami betul bagaimana keadaan rakyat. Mereka juga harus hidup sebagaimana rakyat biasa. Tidak ada kesenjangan atau batas antara pemimpin dan rakyat. Jiwa pemimpin dan rakyatnya harus menyatu.

Kesederhanaan ini dulunya menjadi bekal para pejuang dalam hal memperoleh simpati rakyat. Lihatlah gambar yang saya ambil dari foto Rushdy Hoesein. Gambar ini menunjukkan betapa sederhananya para pemimpin bangsa kita sekeluarnya dari penjara. Lihatlah siapa yang berpakaian jas dan celana pendek serta sandal itu. Dia adalah Menteri Penerangan RI Amir Sjarifuddin. Sungguh sederhana. Mereka hanya berpikir bagaimana rakyat bisa sejahtera, meski pada waktu itu mereka sendiri berada dalam kesederhanaan.

Lihat juga pemimpin-pemimpin lainnya dalam rombongan itu. Bung Karno-Hatta berpenampilan seadanya. Ya dengan kesederhanaan inilah simpati rakyat kepada pemimpin sangat kuat. Bahkan Bung Karno tidak segan-segan menunjukkan kaos dalamnya yang sudah sobek-sobek.

Kedekatan pemimpin dengan rakyatnya ini membuat dukungan rakyat tidak setengah-setengah. Kebanggaan rakyat mendukung pemimpinnya sebuah kebanggaan tersendiri. Dengan kesederhanaan ini pula kemerdekaan bisa tercapai, yaitu dukungan seratus persen dari rakyatnya.

Berawal dari kesederhanaan ini pula Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk konsep pertahanan semesta berencana. Konsep gerilya bersama dukungan rakyat membuat kita selalu menang di berbagai pertempuran. Berkali-kali para petinggi TNI mengatakan tanpa dukungan rakyat tugas utama TNI tak akan berhasil. Itu sebabnya ada istilah "Kembali ke Desa." Kembali ke tempat di mana TNI berasal dari rakyat untuk rakyat.

Ahmad Husein juga melakukan hal demikian. Kesederhanaanya dan kedekatan dengan rakyat serta isu-isu yang dimunculkan yaitu anti Partai Komunis Indonesia (PKI) memunculkan simpati rakyat Sumatera Barat. Dewan Banteng yang didirikannya memperoleh sambutan positif dari masyarakat.

Ketika Kota Padang digempur habis-habisan pada tanggal 17 April 1958 pasukan PRRI mundur ke pedalaman. Ahmad Husein sengaja mundur ke Solok karena sudah dekat sekali dengan rakyat Solok. Solok merupakan daerah gerilya Ahmad Husein semasa Perang Kemerdekaan. Ahmad Husein memahami betul daerah ini. Banyak pohon-pohon yang rindang di daerah Sirukam. Pohon-pohon ini dijadikan tempat persembunyian pasukan PRRI. Di daerah itu pula Ahmad Husein menyusun kembali pasukannya yang tercerai berai.

Ya, memasuki tahun 1959 merupakan tahun-tahun yang sulit buat Ahmad Husein. Bukittinggi jatuh yang sebelumnya Padang terlebih dulu jatuh ke Pemerintah Pusat.

Pasukan Ahmad Husein juga kekurangan makanan dan amunisi. Bantuan dari luar pun tidak kunjung tiba. Di saat-saat inilah Amerika Serikat ikut bermain. Bahkan di akhir-akhir kekalahan pasukan Ahmad Husein, Amerika Serikat merubah kebijakannya mendukung Soekarno. Kebijakan negara adidaya itu bisa kita saksikan masih dilakukan di era sekarang ini. Istilah yang dikenal yaitu memakai standar ganda.

Tentang standar ganda ini saya pribadi mengikuti perkembangan Irak, di mana saat-saat Irak bertempur melawan Iran, Amerika Serikat membantu Irak. Tetapi saat-saat Saddam Hussein, Presiden Irak waktu itu,  yang akhirnya tidak patuh lagi dengan Amerika Serikat, mereka harus digulingkan. Akhirnya dengan standar ganda ini pula pasukan Ahmad Husein di Padang terjepit dan kalah.

Adalah sangat mengenaskan, ketika Ahmad Husein bercerita tentang nasib anak-anaknya yang lahir di dalam pelarian ke hutan-hutan. Pada saat isterinya melahirkan anaknya yang kelima sekitar tahun 1961, berada dalam keadaan lemah karena tanpa obat-obatan yang cukup. Anaknya yang bernama Febrina Achyar itu menjadi saksi hidup bagi perjuangan ayahnya. Bahkan ketika isterinya dipindahkan ke Tanjung Balik untuk menghindarkan penyergapan dari tentara Pusat, anak Ahmad Husein  yang ketiga meninggal karena sakit panas.

Selain menghadapi masalah keluarga, Ahmad Husein juga menghadapi apa yang dinamakan penghianatan. Di mana-mana bisa terjadi. Tetapi untunglah nasib Ahmad Husein tidak berakhir di ujung peluru. Pemerintah Pusat mengeluarkan himbauan agar Ahmad Husein dan pasukannya kembali ke pangkuan RI, meski sebenarnya perjuangan Ahmad Husein hanyalah lebih memperkokoh berdirinya negara kesatuan RI tanpa kehadiran PKI.

Buktinya ketika bulan Februari 1960 diselenggarakan rapat di Kototinggi, yang dihadiri tokoh penting PRRI dibentuk negara Republik Persatuan Indonesia (RPI) yaitu mendirikan negara dalam negara, Ahmad Hussein tidak sepenuhnya mendukung. Hanya demi menyelamatkan persatuan dan kesatuan perjuangan di mana posisi dirinya sebagai Ketua Dewan Perjuangan, terpaksa ikut setuju dengan catatan akan ditinjau kembali kalau tidak tepat.

Ahmad Husein mengatakan kepada saya, komunis itu paham anti Tuhan. Nada itu sangat tegas dikatakannya. Ketegasan itu bukan tanpa alasan, karena Ahmad Husein sejak duduk di HIS maupun MULO Taman Siswa sudah dikader oleh Kepanduan Hizbul Wathan, yang dibentuk Muhammadiyah, sehingga bolehlah disebut sebagai orang yang taat beragama.

Memang sepak terjang Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumatera Barat sangat memprihatinkan. Mengapa Ahmad Husein pun ikut membenci PKI? Untuk menggambarkan situasi Sumatera Barat masa itu, saya pernah berjumpa dengan Jacky Mardono Tjokrodiredjo mantan Kapolres Padang Pariaman di masa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). "Banyak sekali preman dan perampokan-perampokan," ujarnya. "Anda tahu siapa yang melakukan," tanyanya kepada saya. "Itulah OPR, Organisasi Perlawanan Rakyat," jawab Jacky.

Menurut Jacky, pada waktu penumpasan PRRI, maka telah dibentuk OPR atau Organisasi Perlawanan Rakyat. Pada masa prolog G30S, walau resminya OPR telah dibubarkan, eks anggota OPR masih bebas menggunakan seragam militer.

"Pada tahun 1965, terdengar kabar bahwa eks anggota OPR yang fisiknya memenuhi syarat, akan dididik menjadi anggota TNI-AD. Syarat pendidikan dikesampingkan, yang penting kondisi fisik. Kepindahan saya dari Polres Pasaman ke Polres Padang Pariaman, tidak dapat dikatakan sebagai mutasi rutin. Pada waktu itu, pada umumnya mutasi untuk jabatan Kapolres, dilaksanakan  setelah seseorang menjabat minimal 2 tahun di suatu wilayah. Saya baru menjabat 9 bulan sebagai Kapolres Pasaman, sudah terkena mutasi. Pertimbangannya, Polres Padang Pariaman adalah Polres yang tertinggi angka perampokannya dengan menggunakan senjata api," ujar Jacky kepada saya.

Ditambahkan Jacky, perampokan yang terjadi sering diiringi dengan pembunuhan dan perkosaan. Pelaku perampokan disinyalir adalah eks anggota OPR. Setiap Polres akan melakukan penindakan, selalu memperoleh hambatan dari oknum-oknum militer. Menurut oknum-oknum tersebut, tuduhan bahwa yang melakukan perampokan adalah fitnah. Yang memfitnah adalah anggota Polres eks PRRI. Mereka balas dendam kepada eks OPR yang aktif menumpas PRRI. Sebagaian anggota OPR adalah anggota Ormas PKI.

Secara pribadi saya belum bisa mempertanggungjawabkan data ini. Apakah benar pasukan A. Yani yang disuruh menggempur Kota Padang dan Bukittinggi di masa PRRI sebagian besar menggunakan oknum PKI. Kenapa? Atau karena kekurangan pasukan? Jika ternyata pernyataan Jacky benar, sejarah baru bisa ditemukan.

Perlu diketahui bahwa PKI muncul kembali menjadi kekuatan setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X, merupakan peraturan tertulis pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pendirian partai-partai untuk memperkuat perjuangan bangsa.

Lahirnya Maklumat ini menimbulkan perdebatan yang panjang seputar UUD 1945, mengapa Sistem Pemerintahan Presidensiil sekonyong-konyong berubah menjadi Sistem Parlementer? Mengapa harus Wakil Presiden menandatanganinya? Bahkan salah seorang peneliti berkebangsaan Belanda, Lambert Giebels, mengatakan bahwa tindakan Wakil Presiden Muhammad Hatta merupakan kudeta diam-diam dan menjelaskan kekecewaan Soekarno atas  sikap Hatta, di mana Soekarno, menurut Lambert Giebels, setelah peristiwa itu menghibur diri di Pelabuhan Ratu.

PKI semakin berkibar. Dalam Pemilihan Umum Pertama di Indonesia, 29 September 1955, PKI memperoleh suara 16,3 persen, berhasil menduduki posisi ke empat dalam jumlah pengumpulan suara untuk Parlemen (DPR). Posisi teratas PNI dengan jumlah suara 22,1 persen, berikutnya Masyumi, 20,9 persen dan NU, 18,4 persen.

Juga perlu dicatat, pada masa Demokrasi Parlementer, di Sidang Konstituante, 10 November 1956 sebuah perdebatan ideologi terjadi di mana PKI merupakan suara terbesar kedua mendukung Pancasila setelah PNI. Tanpa adanya PKI, maka dua ideologi lainnya, Islam dan Sosial-Ekonomi akan menang. Tetapi, sidang Konstituante ini sudah dua setengah tahun berjalan dan tidak mampu mewujudkan rumusan Undang-Undang Dasar Baru. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno mengajukan usul agar kembali ke UUD 1945. Begitu kembali dari perjalanan ke Jepang, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil tindakan penuh resiko, yaitu dengan mengeluarkan sebuah Dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Setelah ini PKI semakin leluasa memengaruhi Bung Karno apalagi tanpa Bung Hatta. Bung Karno ingin agar PKI masuk ke dalam pemerintahan. Ini menjadi kekuatiran Ahmad Husein yang kemudian menjadi kenyataan.

"Yah, saya tahu itu, terhadap PKI, ada beberapa saudara-saudara atau pihak berkeberatan... apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan yang didalam Pemilihan Umum mempunyai suara enam juta?” ujar Bung Karno tentang PKI.

Catatan: Sayangnya saya tidak membawa tustel waktu bertemu itu, karena menurut saya, ini hanya buat pribadi. Ternyata dua kali pertemuan banyak yang diungkap dalam momen penting tersebut.

Akhirnya sampailah kita menjelang saat-saat mencemaskan kehidupan berbangsa dan negara waktu itu, pada saat Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) mengangkat senjata. Ahmad Husein di saat-saat terakhirnya memang sedikit lelah dan sakit-sakitan. Tetapi ketika berbicara masalah perjuangan, wajahnya seperti penuh semangat, mencoba mengingat masa lalunya.

Sejarah telah membuktikan, korban telah berjatuhan. Darah merah mengalir di bumi Minangkabau. Tak seorang pun bisa menahan konflik di antara sesama saudara itu. Perang Daerah (Sumatera Barat) dengan Pusat berlangsung sejak Maret 1958 hingga Agustus 1961. Tiga tahun lebih kedua belah pihak saling serang, saling tembak, saling curiga mencurigai. Lebih parahnya lagi perang itu berdampak terhadap Partai Politik.

Adalah Sjafruddin Prawiranegara (sering juga ditulis pakai ejaan baru Syafruddin) dan Natsir, dua orang anggota Partai Masyumi ikut menjadi korbannya, karena keterlibatan mereka terhadap PRRI. Akhirnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 200 tahun 1960, maka pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah resmi membubarkan Partai Masyumi. Pertimbangannya, "Organisasi (partai) itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut 'Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia."

Sebelumnya wewenang Presiden untuk membubarkan partai-partai politik telah diatur dengan Penetapan Presiden (PP). Hanya sayangnya menurut saya, begitu pula pembubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena dianggap membahayakan, di masa Presiden Soekarno dan Soeharto, kedua pemimpin pemerintahan ini tidak mengikuti lagi aturan-aturan yang berlaku. Sebetulnya bagaimana pun berbahayanya sebuah partai politik, tetapi pembubarannya harus mengikuti tata aturan yang sudah disepakati dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Kalau harus dilanggar untuk apa peraturan itu dibuat? Bukankah wilayah politik dan hukum sangat bertolak belakang?.

Nyatanya di kemudian hari, 10 Nopember 2011, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang didahului Natsir diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah. Sjafruddin diusulkan dua kali baru diakui sebagai Pahlawan Nasional.

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Anyer (Banten Kidul) pada 28 Februari 1911 dan terkenal sebagai seorang ahli moneter. Pendidikannya sebagai ahli hukum diperolehnya pada Recht Hogeschool di Jakarta dan gelar Sarjana Hukum (Meester in de Rechten) diperolehnya pada tahun 1939. Ia memulai kariernya sebagai ahli moneter pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Inilah perjalanan suku Minangkabau di dalam Sejarah Indonesia.(*).