Perhatian Litbang "Kompas" tentang Kesejahteraan Anggota Veteran

Oleh Dasman Djamaluddin

Harian "Kompas," Selasa, 2 Juni 2020, halaman 2, memuat tentang "Jajak Pendapat Litbang (Penelitian dan Pengembangan) "Kompas."

Sebagai orang yang dekat dengan lingkungan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), meski saya bukan anggota LVRI atau keluarga besar LVRI, kepedulian "Kompas," terhadap LVRI sungguh sebuah kehormatan luar biasa.

Mengapa tidak? Karena melalui "Penerbit Buku Kompas," buku yang saya tulis terbit. Penerbit Buku Kompas, 2012, menerbitkan buku yang saya tulis " Catatan Rais Abin, Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah 1976-1979. " Sekapur Sirihnya ditulis Pemimpin Umum Harian "Kompas" waktu itu "Jacob Oetama."

Tentang Veteran, sebagaimana telah saya ungkapkan, saya pernah bersinggungan langsung dengan Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin yang pernah menjadi Ketua Umum LVRI di masanya.

Lebih dari itu, saya juga pernah diminta bantuannya sebagai Redaktur Pelaksana Majalah "Veteran." Itulah sebabnya laporan "Litbang Kompas," tentang kesejahteraan Veteran, saya sambut dengan baik.

Cerita tentang kehidupan yang sulit dari para Veteran juga diangkat "Kompas." Dari jajak pendapat "Kompas," pertengahan Mei 2020, sebanyak 64, 3 persen responden berpendapat, Veteran dan keluarganya berada dalam kondisi kurang sejahtera. Hanya 18, 2 persen responden menganggap kehidupan Veteran berkecukupan.

Lebih lanjut "Litbang Kompas," mengatakan, bahwa sebanyak 35,5 persen responden menyebutkan, Veteran belum memiliki hunian layak. Hal ini diikuti persiakan pemenuhan pangan 27,5 persen dan akses pelayanan kesehatan 21,3 persen.

Data tentang Veteran ini sepertinya harus diperhatikan LVRI. Karena bagaimana pun juga, Veteran memang telah memperoleh hak-haknya, yang selama ini dijamin oleh negara. Presiden sudah sejak Era Presiden Soekarno telah memberikan perhatian besar terhadap anggota Veteran di seluruh Indonesia.

Sejauh ini pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia yang sebagian isinya mengatur hak-hak Veteran, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang "Peristiwa Keveterenan," Hak-Hak Tertentu," dan "Pemakaman di Taman Makam Pahlawan."

Juga Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 Tentang "Hari Veteran Nasional. " Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang "Pemberian Tanda Kehormatan, " Dana Kehormatan," Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda, Duda, Yatim Piatu."

Tiga Peraturan Menhan yang menjadi peraturan pelaksanaannya, yakni Nomor 35 Tahun 2014 soal "pemberian tanda kehormatan. " Nomor 36 Tahun 2014 tentang "dukungan pembina administrasi Veteran, " dan Nomor 37 Tahun 2014 tentang "penyelenggaraan pemakaman Veteran."

Bukan hanya sekarang, sejak Presiden pertama RI Ir. Soekarno, juga telah memperhatikan para mantan pejuang Kemerdekaan yang disebut Veteran RI. Ini dibuktikan bahwa pada tanggal 2 April 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan mengakui sebagi satu satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan Instansi-Instansi Pemerintah dan Organisasi-Organisasi Veteran Internasional.

Hal ini sangat membuktikan bahwa adanya perhatian dari Presiden RI kepada para Pejuang/Veteran, karena melalui LVRI para pejuang dapat menyuarakan kesejahteraannya kepada Pemerintah. Kesejahteraan Veteran RI terus diperhatikan dan ditingkatkan. Ini dibuktikan sampai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Veteran Republik Indonesia. PP ini merupakan pembaharuan dari PP sebelumnya, yakni Nomor 67 Tahun 2014 tentang hal yang sama. Melalui PP itu, dana kehormatan dan tunjangan bagi para Veteran Pembela Kemerdekaan RI, Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan, Veteran Anumerta pejuang kemerdekaan beserta janda, duda dan anak yatim piatu mereka, mengalami kenaikan sebanyak 25 % yang dibayarkan mulai bulan Januari 2019.

Namun Kesejahteraan Veteran ini tidak begitu saja dapat diterima oleh para Veteran RI tanpa bantuan dari Pejuang-Pejuang Kesejahteraan yang membantu para Veteran untuk mendapatkan Hak-Haknya.

Sejak tahun 2006 sampai sekarang proses pengelolaan administrasi Veteran RI dilaksanakan di Kementerian Pertahanan, yang saat ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Direktorat Veteran Ditjen Pothan sebagai pembuat kebijakan tentang Keveteran, tidak henti-hentinya selalu memikirkan kesejahteraan Veteran dan ikut membantu permasalahan yang ada di lingkungan Veteran. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 serta perubahan-perubahannya kesejahteraan dan hak-hak Veteran sudah terwadahi. Selaku aparat pemerintah, DirektoratVeteran Ditjen Pothan Kemhan memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kelancaran dan kemudahan apa yang menjadi hak Veteran Republik Indonesia maka setiap tahunnya selalu berusahamengoptimalkan kinerjanya dalam pelayanan penyelenggaraan administrasi dan pembayaran hak-hak Veteran Republik Indonesia.

Dalam rangka peningkatan layanan publik tentang Keveteranan RI Direktorat Veteran Ditjen Pothan secara rutin melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna berkomunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program yang menunjang percepatan penyelesaian administrasi Keveteran RI dan hak-haknya. Dalam peningkatan kesejahteraan Veteran RI memenuhi Hak-hak tertentu bagi Veteran RI, peran Kementerian/Lembaga terkait juga sangat penting, ini telah ditunjukkan oleh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian lainnya yang sangat memperhatikan kesejahteraan Veteran yang semakin hari semakin baik.

Dalam rangka membantu dalam memperlancar dan mempermudah penyelesaian administrasi, Veteran Republik Indonesia, pada Tahun Anggaran 2019, Ditjen Pothan sedang melaksanakan pembuatan Sistem Informasi Manajemen Veteran, yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan layanan informasi dengan lebih produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien.

Selain memperjuangkan kesejahteraan Veteran RI, Direktorat ini juga ikut bertanggung jawab untuk mengamankan keuangan negara, agar dana kehormatan Veteran dan tunjangan Veteran tidak jatuh ketangan yang salah atau biasa disebut Veteran palsu, dalam mengeluarkan Keputusan Tanda Kehormatan diadakan sidang penetapan Tanda Kehormatan Veterann RI yang disidangkan secara terbuka dengan Kababinminvetcaddam dan Kaminvetcad serta Diswatpersal, Diswatpersau dan SSDM Polri selaku penanggungjawab administrasi Veteran RI di tingkat daerah .

Penyelesaian administrasi dan hak-hak Veteran tidak terlepas dari peran serta pelaksana administrasi di daerah seperti Kepala Badan Pembinaan administrasi Veteran dan cadangan Kodam, Kepala Kantor Pembinaan administrasi Veteran dan cadangan, Diswatpersal, Diswatpersau dan SSDM Polri.

Kemuliaan dan keiklasan dalam melaksanakan tugas mulia ini perlu diapresiasi oleh pemerintah, untuk itu Menteri Pertahanan RI memberikan dukungan berupa bantuan yang diperuntukkan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelesaian administrasi Keveteran dan Hak-Hak Veteran RI yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia.

Namun saat ini karena keterbatasan anggaran, Kementerian Pertahanan baru dapat membantu sedikit dana yang didistribusikan setiap Tahun Anggaran dan sarana komputer sedangkan untuk alat transportasi dan rumah dinas masih menggunakan fasilitas dari Angkatan. Bagaimana pun mereka tetap memiliki semangat juang yang tinggi untuk membantu memperjuangkan kesejahteraan Veteran dan ikut menyelamatan keuangan negara.

Masih banyak lagi para pejuang kesejahteraan Veteran RI yang membantu terwujudnya kesejahteraan dan Hak-Hak Veteran RI seperti yang berada di Kemententerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Kementerian Keuangan, PT. Taspen, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Daerah, dan lain-lain yang terkait dengan pemenuhan Hak-Hak Tertentu bagi Veteran RI sesuai pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI beserta peraturan peraturan pelaksananya seperti; Keringanan bayar PBB sesuai dengan kebijakan daerah, Keringanan pembayaran biaya angkutan jasa transportasi milik negara, Keringanan biaya pendidikan untuk anak Veteran RI yang berusia di bawah 25 tahun, Jaminan kesehatan, Pemakaman di taman makam pahlawan bagi mereka yang mendapatkan bintang gerilya, Bimbingan usaha kecil dan menengah, Hak memperoleh perlindungan hukum.

Oleh karena itu, data yang dikeluarkan "Litbang Kompas," perlu juga diperhatikan para pengurus Veteran di LVRI.(*)