Bekasi Perlu Penataan Ruang yang Pro Rakyat

Kota Bekasi (855.news.com) - Pendiri Pusat Kajian Manajemen Startegis (PKMS), Siswadi mengatakan, Kota Bekasi perlu penataan ruang publik yang pro rakyat.

Menurutnya, ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia dan juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Allah SWT kepada kita semua, sehingga ruang wilayah Kota Bekasi merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bekasi secara optimal, terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, serasi dan seimbang.

“Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang cermat dan terarah yang dalam pelaksanaannya harus amanah dan bijaksana agar tidak merusak lingkungan hidup. PKMS didirikan untuk membangun dan mengembangkan karakter strategis sesuai namanya dan ini perlu dipertahankan,” kata Siswadi, dalam acara Halal Bi Halal di RM Ponyo, Selasa 3 Juli 2018.

Hal yang sama dikatakan  Dr. Abdul Khoir, Akademisi UNISMA. Dikatakannya,  masalah tata ruang di kota-kota besar seperti di Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya merupakan contoh yang dapat disaksikan setiap hari.

“Berbaurnya kegiatan primer dan sekunder di pusat kota menyebabkan campur baurnya lalu-lintas antar kota dengan lalu-lintas menimbulkan kemacetan dan berbagai gangguan kegiatan lainnya,” paparnya.

Sementara itu Haris Budiyono, Direktur Pelaksanan PKMS mengatakan bahwa PKMS telah berkiprah selama 17 tahun dengan memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Kota Bekasi tentang konsep perencanaan strategis baik jangka menengah maupun jangka panjang.

“Hal ini merupakan “warisan” yang tidak pernah pudar sehingga PKMS telah merawat kebersamaan dalam membangun kota yang semakin maju, sejahtera dan ihsan,” tuturnya.

Terkait kebijakan penataan ruang yang pro rakyat, Sunu Pramono Budi mengatakan, untuk mewujudkan  menerapkan penataan ruang yang pro rakyat seperti yang diharapkan, maka terdapat paradigma yang harus dikembangkan seperti pelaksanaan otonomi daerah (pengaturan kewenangan), pembangunan wilayah yang tidak terlepas dari pembangunan dunia, sebab investor akan menanamkan modalnya di daerah yang memiliki kondisi politik yang stabil dan didukung sumberdaya yang memadai.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan tuntutan yang harus dipenuhi good governance serta iklim dan kinerja yang baik dalam pembangunan perlu dijalankan,” tuturnya.

Sedangkan  sesepuh PKMS, H.T. Soebekty mengingatkan lima hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan yang pro rakyat, yakni peran dan layanan birokrasi, praktik manajemen SDM aparatur, praktik profesionalitas aparatur dan kelembagaan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, serta  hubungan dan budaya organisasi. (hidayat tri/im).