Walikota Bekasi akan Optimalkan Sistem Pelayanan Pertanahan

Kota Bekasi (855.news.com) -- Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi mengatakan akan meningkatkan sistem pelayanan pertahanan di Kota Bekasi dengan cara mendidik para ASN agar lebih memahami alur pelayanan pertanahan, menggandeng BPN ke mall pelayanan publik di Pondok Gede, dan membangun gudang arsip BPN.

"Saya akan mengirim beberapa ASN baik PNS maupun TKK  ke BPN  untuk belajar memahami alur pelayanan BPN yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik mengenai sertifikat maupun yang berurusan dengan BPN, agar singeritas dari Pemerintah Kota Bekasi untuk pelayanan masyarakat bisa bersingeritas," kata Walikota pada apel di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018, pada Senin, 24 September 2018, pada pelaksanaanya dirangkaikan dengan penyerahan satya lencana kepada salah satu pegawai yang telah bekerja selama 20 tahun mendapatkan sertifikat dari Presiden Republik Indonesia.

Dijelaskan Walikota, pihaknya juga akan merangkul juga BPN agar setara dengan Polres Metro Bekasi untuk diturunkan di Mall Pelayanan Publik yang akan di launching di Atrium Pondok Gede.

"Ini salah satu memudahkan pelayanan warga, agar tidak susah dan tidak repot, cukup datang ke MPP semua kelar dengan cepat," ujar Walikota.

Selain itu, lanjut Walikota, akan juga dibagun  gedung arsip BPN dari Pemerintah Kota Bekasi, yang gunanya agar semua arsip tidak terbengkalai dan bisa dicari jika dibutuhkan.

Didampingi Kepala BPN Kantah Bekasi, Muhammad Irdan, Pj. Sekretaris Daerah, Widodo Indrijanto, dan Aparatur Sipil Negara Eselon dua serta Camat dari wilayah masing masing, Walikota juga membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil.

Dalam amanatnya Menteri AGraria dan Tata Ruang menyebutkan, peringatan ini mengambil tema Tanah dan Ruang Untuk Keadilan dan Kemakmuran yang mengandung makna sebagai sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha maupun Negara.

Upaya meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU)yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah.

Menteri ATR/BPN mengamanatkan bahwa dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasinya.

Usai amanat, Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Widodo Indrijanto menerima sertifikat dari Kepala BPN Kantah Bekasi untuk sertifikat Kantor Pemerintah Kota Bekasi dan untuk sertifikat TPA Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang.  (ndoet/855news)