Wakil Walikota Bekasi: Proses Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi Selesai Sebelum 2019

Kota Bekasi (855.news.com) – Proses pemisahan aset Tirta Bhagasasi antara Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi dijadwalkan selesai sebelum tahun 2019.  

Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, proses pemisahan aset terus dilakukan sebagai bagian dari program kinerja 100 hari kerja Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi.

 “Kita upayakan proses diselesaikan sebelum 2019. Karena bagian dari program 100 hari kerja. Ada kesempatan dari perhitungan aset yang harus dihitung dari nilai investasi yang sama sama diberikan. Maka kita minta tim independen menghitung, dan Rabu besok (7 November-red) mereka akan ekspos,” kata Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto usai Sidang Paripurna di DPRD Kota Bekasi, Senin 5 November 2018.                                    

Sementara itu, Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Bekasi, Daryanto mengatakan penyertaan modal dilakukan pada PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi berlangsung multi-years dengan total dana Rp. 93 miliar.

”Penyertaan kedua PDAM ini dilakukan karena kita ketahui masih berlangsung proses pemisahan aset,” paparnya.

Rapat paripurna dipimpin  Ketua DPRD Kota Bekasi H. Tumai didampingi para wakil ketua. Pihak Pemkot diwakili oleh Wakil Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto, Pj Sekda Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, Para Kepala OPD, hingga Camat dan Lurah.

Ketua DPRD kota Bekasi H Tumai melanjutkan sidang paripurna. Setelah pembacaan hasil pembahasan tim badan pembentukan Perda dan keputusan DPRD maka penandatanganan dilakukan kedua pihak.

Keputusan bersama ini, lanjut Tumai, adalah Raperda perubahan kedua Kota Bekasi No 17 tahun 2015 tentang penyertaan modal BUMD PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi. Raperda keduanya ditandatangani bersama Raperda perubahan atas perda No 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Bekasi.

Kemudian keputusan DPRD Kota Bekasi tentang penugasan Pansus 28 dan 29 untuk selama 30 hari kerja membahas beberapa Raperda. Pansus 28 mendapat tugas membahas Raperda tentang RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dan Raperda Penanggulangan Bencana Daerah.

“Pansus 29 mendapat tugas membahas Raperda tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 dan perubahan kedua atas perda nomor 17 tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir serta terminal,” papar Tumai.

Selain itu, pungkas Tumai, penugasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi untuk membahas penyertaan modal berupa kendaraan bus untuk angkutan massal (Trans Patriot) Milik Pemkot Bekasi ke BUMD Mitra Patriot sekaligus membahas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.(*/im).