Pengelolaan Anggaran Kartu Sehat Wajib Diaudit Secara Independen

Kota Bekasi (855.news.com) -- Desakan berbagai pihak agar pengelolaan anggaran kartu sehat berbasis NIK di Kota Bekasi diaudit secara independen semakin meluas. Desakan juga datang dari kalangan DPRD Kota Bekasi.

Pada prinsipnya, kartu kesehatan harus jalan terus karena sangat bermanfaat bagi warga, tetapi penyebarannya harus diidentifikasi kembali agar tidak salah sasaran, termasuk perbaikan mekanisme penggunaannya. Yang tak kalah penting adalah mengaudit secara independen pengelolaan anggarannya, karena disinyalir banyak masalah sehingga menyebabkan kas anggaran Pemkot Bekasi kebobolan. 

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Radio Suara Bekasi 855 AM bertajuk "KS-NIK Bermasalah, Audit atau Angket  DPRD?" di Studio 1 Radio Suara Bekasi, Rabu 23 Oktober 2019.

Hadir sebagai narasumber antara lain; Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang,Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsiati, Akademisi Hamludin, Yanto Kamto mewakili LSM-GMBI dan Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi.

Diakui para narasumber bahwa terjadi ketimpangan terhadap pelaksanaan penganggaran KS berbasis NIK yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran mencapai Rp.1 triliun.

Selain itu, tingginya angka kesakitan yang mencapai 36 persen pada tahun 2018 ditengarai disebabkan mekanisme yang tidak terpola dengan baik, sehingga penggunaan kartu sehat oleh masyarakat cenderung sesuka hati.

"Terlalu banyak masalah yang dihasilkan sejak KS-NIK digulirkan. Keuangan daerah amburadul. Kami mendesak agar DPRD melakukan angket. Ini tidak bisa ditawar lagi," ujar Yanto Kamto dalam diskusi.

Dorongan dilakukannya hak angket, diakui Nicodemus adalah jalan terakhir apabila eksekutif tidak kooperatif terhadap langkah pemanggilan yang dilakukan oleh legislatif.

Politisi PDIP ini memilih agar langkah yang dilakukan adalah mengaudit seluruh pelaksanaan KS oleh auditor independen.

"Saya sepakat agar KS diaudit, karena sumber kebocoran dari berbagai temuan di lapangan adalah penggunaan KS yang tidak beraturan. Kita harus melibatkan auditor independen agar melahirkan second opinion," ucap Nico.

Hal senada dikatakan Evi Mafriningsiati, tapi ia mengingatkan agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap politik, apalagi menyangkut hak angket. Menurutnya, hak angket sebaiknya menjadi sikap terakhir yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi.

"Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum mengambil langkah angket. Saya sependapat apabila kartu sehat di audit. Selanjutnya dari temuan-temuan yang dilakukan, kita bisa melakukan pembenahan. Tetapi jika memang eksekutif tidak kooperatif, maka kita bisa interpelasi yang berujung pada pengambilan hak angket," ujar Evi.

Sementara itu Hamludin lebih menyoroti sumber masalah terjadinya ketimpangan penggunaan kartu sehat.

Menurut hematnya, berbagai ketimpangan dipicu oleh ketidak-selarasan antara regulasi dengan implementasi di lapangan. Untuk itu, kata Hamludin, perda yang menaungi Kartu Sehat perlu dikaji kembali oleh legislatif.

"Kita juga harus menelisik secara cermat akar persoalannya, jika itu salah satu sumbernya karena perda yang tidak valid, maka perdanya harus dikaji kembali, kalau perlu dicabut," papar Hamludin.  

Penandasan serupa disampaikan Uchok Sky Khadafi, dan ia menambahkan agar hasil diskusi menjadi konkrit, maka perlu aksi lebih lanjut di lapangan, sehingga seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir mendapatkan solusi yang nyata, tidak sekedar wacana.  

Ia berharap diskusi ini tidak sekedar wacana yang pada akhirnya hilang tanpa aksi nyata. Banyak masyarakat yang merasakan manfaat kartu sehat, tetapi disisi lain, pengelolaan anggarannya tidak terkendali.

"Harus ada solusi yang dihasilkan, jika harus audit, maka segera lakukan," tandas Uchok.

Diskusi yang digelar Radio Suara Bekasi ini dihadiri puluhan peserta dari kalangan pemuda, mahasiswa, ormas, tokoh masyarakat dan insan pers. (*).