Walikota Upayakan KS NIK Tetap Jalan

Kota Bekasi (855.news.com) -- Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan masih mengupayakan agar Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) tetap bisa berjalan. Hanya, saat ini Pemkot Bekasi sudah memandatkan kepada tim advokasi ‘Patriot Kota Bekasi’ untuk melakukan upaya hukum.

"Sebenarnya saya ingin memastikan sistem pelayanan kesehatan KS NIK bisa terus berjalan digunakan warga Bekasi," katanya, Senin (9/12).

Disebutkan, Pemerintah Kota Bekasi segera mengajukan judicial review atas kepastian hukum penyelenggaran KS NIK. Hal ini dilakukan lantaran layanan tersebut dianggap bertentangan dengan Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020.

Diberitakan, Pemkot Bekasi berencana memberhentikan layanan KS NIK pada 1 Januari 2020 mendatang. Pemberhentian layanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi nomor 440/8894/Dinkes yang terbit pada 29 November dimana surat edaran tersebut menjadi viral di media sosial.

Alasan pemerintah setempat memberhentikan layanan KS-NIK lantaran Pemda tidak diperkenankan mengelola sendiri (seluruhnya) jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan Jamkesnas.

Pemerintah daerah akan tetap memperhatikan kesesuaian secara hukum kebijakan nasional. Warga Kota Bekasi sangat membutuhkan akses kesehatan gratis ini.

Sementara, dukungan akan pelaksanaan KS NIK juga muncul dari berbagai elemen di Kota Bekasi. Abdul Manan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, mengatakan tokoh masyarakat dan tokoh Agama di Kota Bekasi mendukung langkah pemerintah untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung dalam penyelesaian KS NIK. "Kami mendukung langkah pemerintah," katanya.

Menurut dia, sejak adanya KS berbasis NIK di Kota Bekasi manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat setempat. Sehingga, pemerintah perlu memperjuangkan keberlanjutan layanan KS NIK.“Kami mendukung upaya-upaya yang dianggap perlu tanpa membuat KS NIK lemah di kemudian hari," tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Ustuchri mengatakan harus dibicarakan bersama demi kepentingan masyarakat Bekasi kedepannya. Menurut dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi layanan lain. Sebab, penghentian layanan KS-NIK dianggap menyangkut hajat 2,4 juta jiwa warga Kota Bekasi. (cw)